Jakarta, Petrominer – Indonesia telah lama mengandalkan subsidi energi untuk mengurangi kemiskinan, memperluas akses ke energi modern, dan mendukung pembangunan industri. Namun, sebuah laporan baru memperingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuannya. Malahan, kebijakan itu disebutnya gagal mencapai tujuan yang dimaksudkan.
Dalam laporan terbarunya bertitel “Redirecting Our Energy: A Practical Pathway for Energy Subsidy Reform in Indonesia,” Centre for Policy Development (CPD) menegaskan bahwa reformasi subsidi harus menjadi prioritas bagi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Laporan tersebut menemukan bahwa subsidi energi rumah tangga telah menjadi beban yang meningkat pada anggaran negara, dengan hasil yang terbatas untuk pemerataan, produktivitas, atau pembangunan jangka panjang.
“Indonesia saat ini menghabiskan Rp 203,5 triliun (US$ 12,2 miliar) setiap tahun hanya untuk LPG rumah tangga, listrik, dan subsidi energi bahan bakar. Ini sekitar 40 persen dari total pengeluaran bantuan sosial, hampir 6 persen dari anggaran negara, dan kira-kira setara dengan seluruh anggaran kesehatan,” tulis laporan CPD tersebut yang diperoleh PETROMINER, Selasa (24/2).
Lebih lanjut, CPD menyebutkan bahwa meskipun dibingkai sebagai kebijakan untuk mendukung rumah tangga berpenghasilan rendah, subsidi justru secara tidak proposional menguntuhkan orang kaya. Pada saat yang sama, harga yang sengaja diturunkan mengunci Indonesia dalam bauran energi yang didominasi bahan bakar fosil, sehingga memperlambat pertumbuhan di sektor energi bersih dan melemahkan kemampuan Indonesia untuk memenuhi target pengurangan emisinya.
Laporan tersebut menyoroti bahwa Pemerintah sudah memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk mereformasi sistem, dan menetapkan jalur praktis dan bertahap untuk beralih dari mensubsidi produk energi menjadi mendukung masyarakat secara langsung.
Berikut rekomendasi utama yang disampaikan laporan tersebut:
- Memberikan dukungan langsung kepada keluarga yang memenuhi syarat sebagai transfer tunai bulanan tetap bersyarat, dengan sisa subsidi yang tidak terpakai dapat digunakan untuk pengeluaran terkait energi lainnya.
- Memungkinkan rumah tangga tanpa akses ke LPG atau listrik jaringan untuk menggunakan subsidi guna berinvestasi di solusi energi terbarukan off-grid.
- Mengintegrasikan subsidi energi ke dalam sistem perlindungan sosial nasional.
- Mengalihkan penghematan fiskal dari reformasi subsidi ke investasi berdampak tinggi dalam pendidikan, kesehatan, dan energi bersih.
Laporan tersebut memperkirakan reformasi dapat membebaskan sekitar Rp 95,97 triliun (US$ 5,8 miliar) per tahun dari anggaran negara. Namun, mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi akan membutuhkan kemauan politik, kepemimpinan yang berani, dan keterlibatan publik yang kuat.
“Penolakan kemungkinan datang dari rumah tangga dan bisnis yang saat ini mendapat manfaat dari harga LPG bersubsidi, sehingga komunikasi yang jelas tentang manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas sangat penting,” tulis CPD dalam laporan tersebut.
Lebih Adil
Mengomentari laporan terbaru tersebut, CEO CPD, Andrew Hudson, mengatakan reformasi akan menjadikan kebijakan tersebut lebih adil dan efektif. Ini adalah tentang membuat kebijakan energi berfungsi untuk pengurangan kemiskinan, ketahanan ekonomi, dan pembangunan nasional jangka panjang.
“Dengan memberikan dukungan langsung kepada keluarga yang memenuhi syarat, sebagian besar manfaat akan mengalir ke rumah tangga rentan dan berpenghasilan rendah, ketimbang secara tidak proporsional ke kelompok yang lebih kaya. Rumah tangga di daerah terpencil dan kurang terlayani juga akan mendapatkan akses ke sumber energi yang lebih bersih dan lebih andal,” ujar Andrew.
Sementara Penasihat Senior Ruddy Gobel mengatakan reformasi sangat penting untuk mencapai ambisi pembangunan Indonesia yang lebih luas. Ini tidak hanya akan menjadi cara yang lebih adil dan lebih efektif untuk mendukung warga Indonesia yang paling rentan. Ini akan membantu membangun ekonomi yang lebih produktif, tangguh, dan makmur.
“Pemerintah telah menetapkan tujuan ambisius untuk pengurangan emisi dan membangun industri energi bersih terdepan di dunia. Mereformasi subsidi energi sangat penting untuk mencapai keduanya,” ujar Ruddy.
Tinggalkan Balasan