Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Suryadarma. (Petrominer/Fachry Latief)

Jakarta, Petrominer – Gelaran konferensi dan pameran The 9th Indonesia EBTKE Virtual Conference and Exhibition 2020 telah berakhir, Sabtu (28/11). Selama enam hari, kegiatan ini dihadiri lebih dari 7.000 partisipan dari Indonesia dan mancanegara seperti dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Australia, Swedia, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Ajang ini telah menjadi forum untuk saling bertukar pikiran dan perspektif dari para pemangku kepentingan di industri energi terbarukan dan konservasi energi untuk saling bersama-sama mencari solusi dan inovasi untuk akselerasi pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi di Indonesia.

Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Suryadarma, menyaampaikan bahwa pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya teknologi pengembangan energi terbarukan yang bergantung pada impor, belum ada kebijakan dan peraturan yang dapat mempercepat pengembangan energi terbarukan untuk jangka panjang, belum adanya pasar yang baik untuk sektor energi terbarukan, dan tidak adanya penerapan instrumen carbon pricing.

“Untuk membantu percepatan pemanfaatan energi terbarukan, harus ada landasan untuk membuat terobosan dan kebijakan yang lebih pasti sehingga target menjadi lebih jelas. Melalui hasil dan rangkuman dari konferensi ini, kami ingin menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah untuk mempercepat pemanfaatan energi terbarukan agar target bauran energi di tahun 2025 dan 2050 dapat tercapai,” ungkap Suryadarma.

Berikut rekomendasi dari The 9th Indonesia EBTKE Virtual Conference and Exhibition 2020:

  1. DPR dan Pemerintah diharapkan dapat segera menuntaskan pembahasan RUU Energi Terbarukan sehingga akan ada payung hukum untuk pemanfaatan energi terbarukan dalam jangka panjang;
  2. Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang harga energi terbarukan yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi;
  3. Pemerintah perlu segera menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi agar ada landasan hukum untuk upaya pemenuhan target intensitas energi;
  4. Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang implementasi instrumen carbon pricing yang akan dapat menyediakan level of playing field antara energi terbarukan dan energi fosil;
  5. Dalam penyusunan perencanaan, khususnya sebagai turunan dari RUEN, pemerintah wajib memprioritaskan pemanfaatan energi terbarukan dalam RUED, RUKN, RUKD dan RUPTL;
  6. Dalam pengoperasian pembangkit tenaga listrik, PLN wajib mendahulukan energi terbarukan;
  7. Pengadaan energi terbarukan untuk kapasitas terpasang sekitar 10 GW harus dapat dilakukan selambat-lambatnya pada Q1 2021, sehingga diharapkan pembangkit-pembangkit energi terbarukan yang dikontrak dapat mulai beroperasi tahun 2023–2025;
  8. Pemerintah perlu segera merealisasikan penggantian pembangkit berbasis fosil yang usianya sudah lebih dari 20 tahun untuk PLTU Batubara dan PLTG/PLTGU, dan lebih dari 15 tahun untuk PLTD dengan pembangkit energi terbarukan;
  9. Pemerintah perlu mewajibkan pemanfaatan energi terbarukan di kawasan ekonomi khusus seperti kawasan wisata atau kawasan industri;
  10. Pemerintah perlu membentuk Badan Pengelola Energi Terbarukan yang akan berfungsi untuk mengimplementasikan kebijakan Pemerintah terkait energi terbarukan, termasuk diantaranya untuk melaksanakan pengadaan energi terbarukan, sehingga tidak ada bias dalam pengadaan apabila pengadaan energi terbarukan dilaksanakan oleh PLN;
  11. Pemerintah perlu segera membentuk Dana Energi Terbarukan yang akan digunakan untuk membiayai berbagai hal terkait energi terbarukan. Dana untuk ini diharapkan bersumber dari APBN/APBD, pungutan ekspor sumber daya energi terbarukan dan non-terbarukan, pungutan karbon, pungutan dari masyarakat, hibah, dan lainnya;
  12. Pemerintah perlu segera menerapkan Renewable Energy Portfolio Standard (RPS) yang mewajibkan pembangkit listrik tenaga fosil untuk membangun pembangkit energi terbarukan dengan persentase yang disesuaikan dengan target energi terbarukan dalam bauran energi. Jika tidak memenuhi target, maka harus membeli Renewable Energy Certificate (REC).
  13. Pemerintah perlu mendorong pengembangan teknologi yang berfokus pada storage, hidrogen, smart grid, EV, virtual power plant, digitalisasi, dan lain-lain;
  14. Untuk mengimbangi supply energi yang berlebih saat ini, pemerintah harus segera mendorong pemanfaatan kendaraan listrik dan kompor listrik;
  15. Pemerintah juga perlu melakukan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi dalam energi terbarukan dan efisiensi energi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here