Ketua Umum METI, Surya Darma. (Petrominer/Fachry Latief)

Jakarta, Petrominer – Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) memuji kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, untuk mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Pemanfaatan EBT diprioritaskan lantaran mampu menghasilkan energi bersih dan ramah lingkungan.

Menurut Ketua Umum METI, Surya Darma, sejauh ini METI sebagai wadah bersatunya para pelaku industri EBT konsisten mendukung program pengembangan dan percepatan EBT menuju target 23 persen di tahun 2025.

“Ini kan bagian dari target transisi, karena seluruh dunia sedang menuju pengalihan energi rendah karbon. Kalau target itu tidak segera dilaksanakan, kita bisa langsung kolaps,” ujar Surya Darma, Jum’at (15/11).

Sebelumnya, Arifin menyebutkan bahwa prioritas utama yang disoroti Pemerintah adalah kebutuhan tenaga listrik. Dia berjanji akan menuntaskan program 35.000 Megawatt (MW) pada akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024.

Meningkatnya kebutuhan listrik, ungkap Arifin, akan diisi dengan mendorong pemanfaatan sumber EBT. Ini diprioritaskan lantaran mampu menghasilkan energi bersih yang ramah lingkungan. Apalagi, Indonesia diperkirakan memiliki potensi hingga mencapai 400 Gigawatt (GW).

“Kita prioritaskan untuk memanfaatkan sumber-sumber EBT. Apalagi Indonesia sangat banyak memiliki sumber itu. Kalau hitung berdasarkan datanya bisa mencapai 400 GW,” paparnya.

Menurut Surya Darma, potensi EBT yang masih sangat besar itu semestinya bisa dilihat sebagai peluang bisnis baru. Pasalnya, hingga kini, realisasi pemanfaatan EBT baru sebesar 32 GW.

“Sampai akhir tahun 2018, EBT hanya menyumbang 8,6 persen dalam bauran energi nasional. Kami akan terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan EBT menuju 23 persen pada tahun 2025 dan 30 persen pada tahun 2050,” tegasnya.

Padahal idealnya, menurut Surya Darma, pada tahun 2025 Indonesia sudah bisa merealisasikan penggunaan listrik sumber EBT sebesar 45 GW, baik yang dikembangkan oleh PT PLN (Persero) maupun pihak swasta.

“Artinya dalam kurun 5 tahun ke depan, kita semestinya bisa menambah listrik dari EBT sebesar 9,9GW,” ujarnya.

Namun, Surya Darma mengingatkan bahwa untuk program pengembangan dan percepatan tersebut, kemampuan negara juga terbatas. Oleh karena itu perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Sementara untuk mengajak swasta ikut berinvestasi, sudah tentu perlu daya tarik sendiri.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), Prijandaru Effendi, mengatakan bahwa sumber EBT di Indonesia bisa dikategorikan ke dalam enam kluster, yaitu panas bumi, air, angin, bio energi, matahari, dan laut.

Energi panas bumi, menurut Prijandaru, sangat seksi sehingga banyak pengusaha, baik pemain besar maupun pemain baru, tertarik untuk mengelola sumber energi ini. Potensi panas bumi di Indonesia mencapai 25 ribu MW (25 GW), namun yang terpakai baru 2.000 MW (2 GW).

Masalahnya, tegas Prijandaru, meski sumbernya berlimpah seperti energi fosil, satu-satunya konsumen panas bumi di Indonesia hanyalah PLN. Apalagi, panas bumi tidak seperti minyak maupun gas bumi yang bisa diekspor.

“Tentu saja pengusaha tidak mau rugi. Dengan risiko begitu besar dalam proses produksinya, mereka juga ingin mendapatkan return yang paling pas,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prijandaru menyebutkan bahwa sumber energi panas bumi mencapai lebih dari 300 titik di seluruh Indonesia. Cadangan panas bumi ini adalah salah satu yang terbesar di dunia. Oleh karena itu tidak heran kalau tahun 2025 nanti, Pemerintah sudah memasang target pengembangan panas bumi sebesar 7,5 GW.

“Masalahnya, bagaimana mengejar dari 2 GW menuju 7,5 GW itu dalam 5 tahun?” tegas Prijandaru.

Proyek pengembangan panasbumi di Muaralaboh, Solok Selatan, Sumatera Barat. (Supreme Energy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here