Jakarta, Petrominer – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong implementasi industri hjau di tanah air. Salah satunya dengan menggelar berbagai kegiatan untuk menggandeng para pelaku industri dan stakeholder lainnya termasuk akademisi guna berkolaborasi mewujudkan industri dalam negeri yang rendah emisi karbon dan ramah lingkungan.
“Dalam upaya memacu implementasi industri rendah karbon, kami melakukan berbagai kegiatan seminar seperti yang dilakukan oleh satuan kerja Kemenperin yakni Balai Riset dan Standardisasi Ambon beberapa waktu lalu,” kata Kepala Badan Stadardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi, Senin (20/12).
Doddy menuturkan, salah satu agenda utama seminar tersebut adalah sayembara penulisan karya ilmiah bagi satuan kerja BSKJI Kemenperin yang terkait dengan industri ramah lingkungan. Topiknya beragam, mulai dari circular economy, enegi terbaru dan terbarukan, hingga berkaitan dengan penggunaan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai. Hasilnya, diterima 38 karya tulis ilmiah dari seluruh satker daerah BSKJI sesuai dengan enam topik yang telah ditentukan.
“Kagiatan-kegiatan seperti itu kami lakukan guna mendukung rumusan yang telah dibuat dalam konferensi tingkat tinggi perubahan iklim atau Conference of the Parties (COP) ke-26 United Nation Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) pada 31 Oktober – 12 November 2021 lalu di Glasgow, Skotlandia,“ jelasnya.
Menurut Doddy, bekaitan dengan hal itu, Indonesia siap menindaklanjuti hasil COP-26 dengan mulai mengimplementasikan kegiatan mitigasi dan adaptasi untuk memenuhi target penurunan emisi yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen.
“Terdapat lima sektor dalam NDC yang berperan dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca, yaitu energi, limbah, industrial processes and production use (IPPU), pertanian, dan kehutanan,” ujarnya.
Selanjutnya, guna mendukung apa yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo pada pertemuan COP-26, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan tiga strategi utama Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sebagai bagian penting dari implementasi Ekonomi Hijau.
Strategi tersebut adalah kebijakan net zero emissions untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), strategi stimulus hijau untuk pemulihan ekonomi dan implementasi kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Doddy menjelaskan, strategi pembangunan rendah karbon tidak hanya mendorong sektor industri menghasilkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi ini juga mendorong penurunan emisi GRK, yang berasal dari proses industri dan penggunaan produk (IPPU), penggunaan energi, dan limbah yang dihasilkan.
“Untuk itu, diperlukan adanya keseimbangan yang mampu menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan fungsi lingkungan salah satunya melalui pengembangan industri hijau,” tegasnya.
