Jakarta, Petrominer – Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang Indonesia dapat mempererat kerja sama dan kolaborasi dalam hal inovasi, teknologi, dan penelitian bidang energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga bisa mendorong kebijakan yang jelas dan menarik untuk peningkatan investasi di sektor energi terbarukan.
“Indonesia dalam keketuaan di ASEAN tahun 2023 perlu memainkan peran kepemimpinan yang kuat dalam upaya dekarbonisasi sektor energi di kawasan Asia Tenggara,” ujar Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, dalam webinar dengan tema “Towards a Decarbonized ASEAN: Unlocking the Potential of Renewables to Advance ASEAN Interconnectivity,” Selasa (13/6).
Sebagai kawasan, ASEAN telah berkomitmen untuk mencapai target 23 persen bauran energi terbarukan dalam energi primer dan 35 persen kapasitas energi terbarukan terpasang pada tahun 2025. Selain itu, untuk memperluas perdagangan listrik regional, ASEAN sedang membangun ASEAN Power Grid (APG) guna mengintegrasikan jaringan listrik dan memperkuat keandalan jaringan listrik di kawasan Asia Tenggara.
Menurut Fabby, proyek interkoneksi jaringan ASEAN ini dapat menjadi titik mula bagi negara-negara ASEAN untuk dapat meningkatkan kapasitas energi terbarukan di sektor kelistrikan dan mulai beralih dari ketergantungan energi fosil. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023 dengan salah satu fokus utama ketahanan energi berkelanjutan (sustainable energy security) hendaknya bisa dimanfaatkan untuk mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk mulai fokus pada upaya dekarbonisasi sistem energinya.
“Indonesia memiliki kesempatan memimpin ASEAN untuk melakukan transisi energi, meningkatkan bauran energi terbarukan dan mengurangi energi fosil,” ucapnya.
Apalagi, Indonesia telah memberikan contoh bagi negara-negara ASEAN lainnya untuk memiliki target transisi energi yang lebih ambisius selaras dengan dengan Paris Agreement. Salah satunya adalah mendorong negara-negara ASEAN untuk melakukan pengakhiran operasi PLTU batubara sebelum tahun 2050 dan juga mendorong kesepakatan antara dengan negara-negara ASEAN untuk membangun industri sel dan modul surya dan penyimpan energi (battery),” terang Fabby Tumiwa.
Dalam kesempatan yang sama, Sub Koordinator Program Gatrik Kementerian ESDM, Yeni Gusrini, menyampaikan bahwa ASEAN telah memiliki kapasitas sekitar 7.645 MW pada jaringan interkoneksi yang ada dalam proyek ASEAN Power Grid. Ke depannya, jaringan interkoneksi tersebut akan ditambah kapasitasnya menjadi sekitar 19.000 sampai 22.000 MW dan mencakup area yang lebih luas.
“ASEAN Power Grid berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di ASEAN untuk membantu memenuhi permintaan energi di ASEAN dan untuk mengembangkan pertumbuhan pemain industri regional. Pada tahap pertama, jaringan listrik di Laos, Thailand, Malaysia, dan Singapura telah terkoneksi melalui Lao PDR, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project (LTMS-PIP), yang telah menjadi pelopor mekanisme perdagangan daya yang ditransmisikan 100 MW dari Laos ke Singapura dengan memanfaatkan interkoneksi yang ada,” jelas Yeni.
Menanggapi hal ini, IESR memandang pembangunan jaringan interkoneksi yang mengakomodasi integrasi energi terbarukan di Indonesia perlu dipercepat. Dengan begitu, rencana ini bisa selaras dengan Paris Agreement untuk mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2050.
Interkoneksi antar pulau di Indonesia dan juga antar negara di ASEAN merupakan salah satu faktor enabler dari integrasi energi terbarukan. Keberadaan interkoneksi akan membantu atasi masalah intermiten serta memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan.
“Jadi jika ada kelebihan listrik energi terbarukan seperti PLTS di siang hari yang dibangun di suatu lokasi, bisa di transfer listriknya ke lokasi lain. Namun, sebelum itu, negara ASEAN harus tetap berbenah diri dan menjadikan prioritas pertama untuk memperbaiki iklim investasi energi terbarukan di negara masing-masing dan juga di regional dengan kerangka regulasi yang lebih menarik,” ungkap Manajer Program Transformasi Energi IESR, Deon Arinaldo.
Tinggalkan Balasan