Jakarta, Petrominer – Eskalasi konflik militer antara Iran dengan Israel telah memicu gangguan signifikan di pasar global. Tidak terkecuali bagi sektor manufaktur yang menghadapi risiko kenaikan biaya produksi, peningkatan biaya logistik dan pelemahan permintaan ekspor.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga energi dan pangan dunia. Indonesia juga berisiko alami gangguan rantai pasok bahan baku.
“Dampak langsung konflik Iran-Israel paling terlihat di pasar energi, di mana peran Timur Tengah sebagai penghasil minyak utama, yang menyumbang hampir 30 persen produksi global, membuat pasar waspada,” ungkap Menperin Agus, Kamis (19/6).
Menurutnya, gangguan pada produksi energi Iran yang produksinya mencapai 3,2 juta barel per hari akan memicu gangguan pasokan sekaligus memicu fluktuasi harga energi di pasar internasional. Harga minyak Brent telah berfluktuasi antara US$ 73 hingga US$ 92 per barel paska perang Iran-Israel.
Para analis juga memperingatkan potensi kenaikan 15-20 persen pada tahun 2025. Volatillitas harga energi dunia ini juga semakin tinggi seiring dengan munculnya ancaman penutupan selat Hormuz yang telah menjadi urat nadi jalur pasokan energi dunia.
Karena itulah, Agus menekankan pentingnya memitigasi risiko dampak perang Iran-Israel pada industri, terutama ketergantungan industri dalam negeri pada energi impor sebagai bahan baku maupun komponen input produksi. Selain itu, mitigasi juga dibutuhkan mengantisipasi gangguan pada rantai pasok global terutama pada rantai pasok bahan baku industri, karena jalur logistik bahan baku dan produk ekspor industri melewati Timur Tengah yang sedang dilanda konflik terbuka saat ini.
Menperin juga mengingatkan industri manufaktur untuk memitigasi dampak perang Iran-Israel terhadap gejolak nilai tukar mata uang. Pasalnya, hal ini berakibat terhadap inflasi harga input produksi dan penurunan daya saing ekspor produk industri.
“Karena itu industri dalam negeri diminta lebih efisien menggunakan energi pada proses produksi. Penggunaan energi lebih efisien dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri. Hal ini sekaligus mendukung kedaulatan energi nasional sebagaimana telah dicanangkan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Kemenperin mendorong pelaku industri tidak hanya menggunakan energi secara efisien, tetapi juga mendiversifikasi sumber energi yang digunakan dalam produksi. Hal ini krusial mengingat ketergantungan pada energi fosil impor, terutama yang berasal dari kawasan Timur Tengah, kian berisiko di tengah konflik geopolitik berkepanjangan.
Kemenperin terus mendorong sektor manufaktur dapat menghasilkan produk-produk yang mendukung program ketahanan energi nasional seperti mesin pembangkit, infrastruktur energi, dan komponen pendukung energi terbarukan.
Menperin juga menghimbau industri dalam negeri memanfaatkan fasilitas LCS (Local Currency Settlement) dalam menghadapi inflasi dalam input produksi. Industri dapat memanfaatkan fasilitas BI (Bank Indonesia) tersebut guna mengantisipasi dampak perang Iran-Israel terhadap gejolak nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama pada negara-negara yang telah menandatatangi LCS dengan Indonesia.
Rantai Pasok Global
Krisis ini juga memperlihatkan kerentanan terhadap rantai pasok global, terutama bagi industri manufaktur Indonesia. Rute perdagangan maritim kritis dan berisiko mengalaami gangguan, termasuk Selat Hormuz yang menangani 30 persen pengiriman minyak global, dan Terusan Suez, jalur bagi 10 persen perdagangan dunia. Serangan baru-baru ini terhadap kapal komersial telah memaksa pengalihan rute melalui Tanjung Harapan di Afrika, menambah waktu pengiriman Asia-Eropa sebanyak 10-15 hari dan meningkatkan biaya kontainer sebesar 150-200 persen.
Gangguan tersebut berdampak pada sejumlah sektor industri di Indonesia. Contohnya sektor otomotif dan elektronik, yang bergantung pada komponen impor untuk 65 persen produksinya, menghadapi kelangkaan semikonduktor dengan waktu tunggu hingga 26 minggu. Tentunya, ini berpotensi menimbulkan kerugian ekspor sebesar US$ 500 juta.
Selanjutnya, industri tekstil dan alas kaki, melihat margin laba menyusut 5-7 persen akibat kenaikan biaya logistik, mengurangi daya saing dibandingkan pesaing regional seperti Vietnam dan Bangladesh. Sementara sektor nikel dan baja Indonesia yang penting bagi transisi energi global, menghadapi kenaikan biaya transportasi batubara sebesar 15-20 persen dan penundaan pengiriman tiga hingga empat minggu, mengancam kerugian ekspor US$ 1,2 miliar.
Tinggalkan Balasan