Sanny Iskandar

Jakarta, Petrominer – Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyatakan harapannya agar perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan industri mau mengaplikasikan tariff premium services dari PT PLN (Persero). Tarif dalam layanan ini berbeda dengan tarif dasar listrik (TDL) yang sudah berlaku.

“Perhitungan tarifnya berbeda dengan tarif dasar listrik yang dikenakan terhadap perusahaan pada umumnya, yakni menggunakan tarif khusus yang sementara ini mengacu pada formula yang telah ditetapkan oleh Cikarang Listrindo. Dalam formula perhitungannya tetap didasarkan kepada sejumlah unsur, seperti pertimbangan kurs dolar AS terhadap rupiah, termasuk juga memperhitungkan biaya bahan bakar energinya,” ujar Sanny, Selasa (21/5).

Menurutnya, kapanpun diminta untuk melayani, PLN selalu bersedia memasok listrik dengan harga premium tersebut. Menggunakan tarif premium ini dipandang lebih menguntungkan dalam hal pelayanan yang handal, termasuk mendapat prioritas tidak pernah padam aliran listriknya, walau hanya sekejap.

Hal ini dimungkinkan karena PLN menggunakan sistem pembangkit cadangan (double), sehingga pasokan listriknya tidak hanya berasal dari satu sumber saja. Pasokan listrik bisa berasal dari beberapa sumber gardu induk atau tempat lain.

“Dengan kepastian pasokan dan terhindar dari pemadaman ataupun gangguan, kami dari HKI mengharapkan perusahaan-perusahaan lain yang ada di kawasan industri yang sudah lama eksis secara bertahap beralih dari menggunakan TDL yang masih konvensional menjadi menerapkan tariff premium service,” tegas Sanny, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi ini.

Staf Khusus Menteri Perindustrian ini juga menyatakan bahwa Karawang International Industrial City (KIIC) adalah kawasan industri pertama yang mengaplikasi konsep tariff premium service. Sudah selama 10 tahun terakhir, kawasan tersebut mengaplikasikan tarif premium dari PLN. Hampir seluruh perusahaan yang berada di KIIC sudah menerapkan tariff premium service.

Meski demikian, ada usulan yang diajukan oleh para pengusaha, terutama saat terjadi pemadaman aliran listrik, ada klausul yang mengatakan PLN akan memberikan semacam “penalty” sebagai konsekuensi dari pemadaman yang seharusnya tidak terjadi. Alasannya, perusahaan telah membayar tarifnya secara premium.

Menurut Sanny, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi, besarnya penalty yang dibayar oleh PLN tersebut tidak sebanding dengan besarnya minimum charge yang dikenakan saat mulai berlakunya premium tariff service. Itu sebabnya pihaknya menghendaki pengenaan penalty ini ditinjau kembali.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here