Petugas sedang melakukan pembersihan panel surya di PLTS di Gili Air, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Jakarta, Petrominer – Laporan World Energy Outlook 2020 dari International Energy Agency (IEA) menyatakan bahwa energi surya adalah “raja” pembangkitan listrik. Secara global harga listrik dari energi surya telah menjadi yang terendah dibandingkan sumber energi fosil dan sumber energi terbarukan lain.

Pertumbuhan tahunan pembangkit listrik tenaga surya terus memimpin dari tahun ke tahun. Malahan, IEA memperkirakan di tahun 2040 pertumbuhan tahunannya akan mencapai 200 gigawattt (GW), atau dua kali lipat dari pertumbuhan saat ini. Peningkatan kapasitas PLTS ini dominan disumbang oleh China dan India.

India merupakan salah satu pemain terdepan energi surya di dunia. Sejak tahun 2000-an, Pemerintah India telah menggarap energi surya secara serius. Misi Surya Nasional (National Solar Mission) dideklarasikan oleh India pada tahun 2010, dengan target “hanya” 20 GW pada tahun 2022.

Namun, India kemudian merevisi target tersebut menjadi 100 GW, dan ditambah lagi menjadi 200 GW dengan tenggat waktu yang sama. Ini sejalan dengan upaya mendorong perkembangan energi surya dalam negeri, ditambah dengan terbukanya pasar energi surya global.

Dalam seminar daring Gigawatt Club episode pertama yang diadakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) pada 16 September 2020 lalu, Kanika Chawla dari Council on Energy, Environment, and Water (CEEW) dan Kushagra Nandan dari SunSource Energy, memaparkan beberapa strategi India yang membuat mereka berhasil mengembangkan energi surya secara masif. “Resep surya” India mencakup:

Komitmen kebijakan yang konsisten dengan target jangka panjang yang jelas dan terarah. Dengan adanya komitmen ini, pengembang lokal dan internasional memiliki keyakinan untuk mengembangkan PLTS di India, karena mampu memproyeksikan bisnis mereka dalam 10 sampai 20 tahun mendatang. Selain itu, banyaknya pengembang yang tertarik membangun PLTS juga meningkatkan daya saing, banyak dari mereka yang mampu menawarkan harga energi surya rendah.

Pemerintah India juga menetapkan ketentuan Renewable Purchase Obligation (RPO). Berdasarkan kebijakan ini, setiap negara bagian wajib menetapkan target energi terbarukan sebagai prioritas yang harus dicapai. Pemerintah daerah juga membantu pencapaian target ini dengan mempermudah akuisisi lahan atau perizinan.

Implementasi kebijakan dalam program dan proyek yang lebih nyata. Pemerintah India membuat satu perusahaan milik negara yang khusus membantu pencapaian Misi Surya Nasional, yaitu Solar Energy Corporation Of India Limited (SECI). Dengan misi sangat spesifik ini, SECI bertanggung jawab akan penyaluran bantuan pembiayaan untuk pengembangan PLTS melalui berbagai skema, misalnya viability gap fund (VGF) untuk PLTS skala besar, pembukaan solar park, dan skema khusus misalnya skema canal-top (PLTS di atas kanal/saluran air).

Tersedianya dukungan pembiayaan melalui National Clean Energy and Environmental Fund (NCEEF) dan pendampingan finansial kepada pengembang proyek dan optimalisasi pendanaan secara publik.

Proses pengadaan (procurement) yang efektif dan menciptakan daya saing. Dengan desain yang baik, dilakukan transparan, serta dibuat dalam skala besar, lelang terbalik (reverse auction) yang diadopsi pemerintah India mampu menghasilkan harga pembangkitan yang jauh lebih murah dibandingkan dengan energi fosil.

Meski demikian, terdapat juga beberapa risiko yang harus digarisbawahi, di antaranya penundaan pembayaran dari offtaker (perusahaan listrik), curtailment (keterbatasan penyerapan energi surya ke jaringan), fluktuasi mata uang asing, akuisisi lahan dan bangunan, serta beberapa perubahan kebijakan dan regulasi yang juga bisa bervariasi di masing-masing negara bagian.

Resep Vietnam

Sementara di Asia Tenggara, negara yang menjadi sorotan saat ini adalah Vietnam. Hingga tahun 2019, Vietnam berhasil meningkatkan kapasitas total PLTS (skala besar dan PLTS atap) hingga lebih dari 5 GW, dari sekitar 100 MW pada tahun 2017. Akhir tahun ini, kapasitas terpasang diprediksikan mencapai 10 GW. Untuk PLTS skala besar, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk konstruksi dan commissioning juga sangat cepat, yakni 275 hari.

Apa “resep surya” Vietnam sehingga bisa mencatatkan perkembangan yang masif ini?

Dalam seminar daring Gigawatt Club episode kedua yang diadakan pada 22 Oktober 2020, dihadirkan Tran Viet Nguyen dari Vietnam Electricity (EVN), Nguyen Thi Ha dari Green Innovation and Development Centre, dan Pham Nam Phong dari Vu Phong Group. Terdapat beberapa kesamaan strategi Vietnam dan India untuk mendorong energi surya mereka, juga beberapa langkah inovatif yang disesuaikan dengan konteks negara.

Pemerintah Vietnam merespon ancaman krisis listrik di masa depan dengan memastikan keamanan pasokan energi dari energi terbarukan, yang memiliki keunggulan lebih cepat dibangun, melibatkan banyak pihak untuk investasinya, serta harga teknologi surya yang semakin lama semakin rendah.

Selain untuk pasokan energi, energi surya juga menjadi strategi pembangunan hijau, menumbuhkan ekonomi dalam negeri, dan upaya keluar dari jebakan negara berpendapatan rendah (middle-income trap).

Kebijakan yang tepat, konsisten, dan menarik, salah satunya dengan penetapan feed-in-tariff (FiT). Sejak 2017 hingga saat ini, pemerintah Vietnam merancang dan menerapkan FiT dengan desain adaptif yang disesuaikan dengan lokasi serta perkembangan pasar surya dalam negeri. Dengan kepastian regulasi dan dukungan pemerintah, proyek-proyek surya di Vietnam dinilai menarik secara ekonomi dengan IRR pada angka belasan. Pengguna PLTS atap rumahan dan bangunan komersial juga dapat menikmati FiT ini sehingga penggunaan PLTS atap dilihat sebagai investasi yang menguntungkan.

Akses pendanaan yang terbuka, di mana pengembang dapat memobilisasi pendanaan dari berbagai sumber, termasuk pendanaan asing.

Adanya berbagai insentif dan kemudahan. Impor barang tidak dikenakan tarif impor, pengembang menerima pembebasan pajak penghasilan selama 4 tahun pertama dan diskon di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, pemerintah juga membebaskan sewa tanah untuk proyek-proyek PLTS tertentu sampai dengan 14 tahun.

Perusahaan listrik negara (EVN) mendukung pemanfaatan energi surya secara masif dan memiliki beberapa skema yang ditujukan untuk target berbeda-beda; misalnya platform EVN Solar untuk pengguna PLTS atap dan direct/corporate PPA (power purchase agreement), di mana penjualan listrik dimungkinkan antar pihak tanpa terlebih dahulu menjualnya ke EVN.

Dukungan lembaga pembiayaan dan perbankan dalam bentuk skema pembiayaan menarik, misalnya soft loan.

Komitmen Politik

Bagaimana dengan Indonesia? Dengan pertumbuhan energi surya yang masih rendah, “resep surya” India dan Vietnam tersebut dapat diadopsi oleh Indonesia. Tentunya dengan kemauan dan kebijakan yang tepat, di antaranya:

Pertama, komitmen politik yang kuat dengan target dan perencanaan yang strategis dan jelas. Konsistensi kebijakan dan adanya target serta rencana jangka panjang dianggap sebagai sinyal kepastian untuk pengembang.

Kedua, Adanya proses dan prosedur administrasi yang lugas, sederhana, dan transparan.

Ketiga, jaminan ketersediaan jaringan dan penyerapan, sehingga tidak terjadi keterbatasan penyerapan (curtailment).

Keempat, reformasi subsidi listrik dan tarif listrik, dengan mempertimbangkan potensi aset terdampar (stranded assets) dari energi fosil dan keekonomian energi terbarukan termasuk energi surya saat ini. Untuk penyediaan listrik perdesaan, PLTS dapat menjadi alternatif penyediaan akses energi yang least-cost dan untuk menggantikan PLTD berbahan bakar diesel. PLTS atap juga bisa menjadi pengganti subsidi listrik untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.

Kelima, perlunya skema inovatif untuk mendorong pemanfaatan energi surya bagi beragam sektor, seperti direct PPA yang memungkinkan sektor komersial atau industri (C&I) untuk menjual atau mendapatkan listrik energi terbarukan secara langsung dari perusahaan lain.

Keenam, untuk PLTS skala besar, pemerintah perlu menyediakan lokasi atau kawasan eksklusif (solar park) atau membantu pengembang untuk mengakuisisi atau menyewa lahan dengan biaya rendah. Solar park ini perlu terintegrasi dengan kegiatan ekonomi atau industri terdekat.

Dan ketujuh, perlunya strategi sosialisasi dan peningkatan kesadaran atau minat berbagai kalangan. Sebagai sumber energi yang demokratis, peran serta pemerintah di berbagai tingkat, masyarakat, kelompok industri dan komersial akan membantu peningkatan pemanfaatan energi surya dengan sumber-sumber pembiayaan yang beragam. Lembaga keuangan juga dapat berpartisipasi secara aktif untuk menyediakan skema pembiayaan yang menarik.

==========================
Marlistya Citraningrum
Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan
Institute for Essential Services Reform (IESR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here