Jakarta, Petrominer – Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut baik adanya peningkatan kapasitas pembangkit energi terbarukan dalam RUPTL PLN 2025-2034. Energi surya menempati porsi terbesar yaitu 17,1 GW, diikuti air (11,7 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), bioenergi (0,9 GW), dan energi nuklir (0,5 GW) yang baru pertama kali muncul di RUPTL PLN.
IESR mendorong Pemerintah terus mengawasi implementasi dan mendukung PLN untuk memastikan tercapainya target pembangunan pembangkit energi terbarukan. Dukungan ini bisa dalam bentuk penyesuaian kebijakan dan regulasi untuk akselerasi energi terbarukan, kebijakan tarif yang mendukung kelayakan proyek, penguatan kapasitas dan mekanisme pelelangan agar terjadwal dan transparan, serta kemampuan keuangan PLN untuk berinvestasi.
“Dengan demikian pembangunan pembangkit energi terbarukan dapat terealisasi sesuai periode waktu tersebut dan mencegah munculnya krisis listrik,” ujar Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, Selasa (27/5).
Meski begitu, Fabby mengingatkan bahwa target ini lebih rendah dibandingkan komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar 56 GW pada tahun 2030. Kebijakan baru ini juga tidak selaras dengan kebutuhan untuk membatasi kenaikan temperatur global 1,5 derajat Celsius sesuai Persetujuan Paris, yang memerlukan sektor kelistrikan mencapai puncak sebelum tahun 2030.
Dia menyoroti lemahnya kemampuan eksekusi RUPTL oleh PLN dan lemahnya pengawasan regulator. Ini terlihat dari realisasi pembangkit yang COD (commercial of date) sampai semester pertama 2025, yang hanya 1,6 GW dari rencana 10 GW dalam RUPTL 2021-2030.
“Salah satu faktor yang mengancam transisi energi Indonesia dan potensi krisis listrik beberapa tahun mendatang adalah ketidakmampuan PLN melakukan lelang pembangkit energi terbarukan dalam skala besar dalam waktu cepat, serta bertele-telenya proses negosiasi power purchase agreement (PPA). Akibatnya realisasi energi terbarukan rendah dan keamanan pasokan listrik jangka panjang terancam,” ungkap Fabby.
Gas, Batubara dan Nuklir
Selain target energi terbarukan, IESR juga menyoroti masih besarnya proporsi batubara, gas, dan nuklir dalam rencana pembangunan di RUPTL. Lembaga ini mengkritik masih adanya 2,8 GW PLTU yang beroperasi setelah tahun 2030.
Ini disebutnya tidak sejalan dengan target net zero emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih awal. Padahal jika konsisten dengan Perpres 112/2022, seluruh PLTU seharusnya berakhir di tahun 2050.
Masuknya PLTN juga perlu dikaji dengan cermat, karena belum adanya keputusan resmi dari presiden. Tantangan lainnya adalah minimnya kerangka regulasi yang mengatur keamanan operasi, adanya risiko keamanan yang tinggi, ketidakjelasan teknologi yang akan dipakai serta penerimaan masyarakat yang rendah.
Selain itu, ketergantungan pada 10,3 GW gas justru berpotensi menimbulkan tantangan serius terhadap ketahanan energi nasional dalam jangka panjang. Gas ini bakal menghadapi kendala pasokan dan harganya yang rentan karena berbagai faktor.
“Saat ini pun PLN menghadapi kesulitan memenuhi ketersediaan gas untuk pembangkitnya. Jika kebutuhan meningkat dua hingga tiga kali lipat ke depan, ancaman dan risiko terhadap terpenuhinya kebutuhan gas PLN akan semakin besar,” ujar Fabby.
Dalam situasi ini, menurutnya, pengembangan energi terbarukan yang lebih besar menjadi pilihan yang lebih rendah risiko. Alasannya, tidak hanya memperkuat keandalan sistem energi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya biaya energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Tinggalkan Balasan