Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di halaman Kantor PLN Pusat, Kebayoran, Jakarta Selatan.

Jakarta, Petrominer – Institute for Essential Services Reform (IESR) minta beranggapan program kendaraan listrik dapat membantu Indonesia melakukan dekarbonisasi dan meningkatkan ketahanan energi Indonesia melalui penurunan laju permintaan bahan bakar minyak. Malahan, penggunaan kendaraan listrik jika dikombinasikan dengan peningkatan bauran energi terbarukan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca.

“Pemerintah perlu mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia dalam lima tahun mendatang. Tentunya, dengan membangun ekosistem pendukung kendaraan listrik dan menstimulasi pasar dengan insentif finansial dan fiskal,” kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, Senin (21/12).

Di tahun 2019, jelas Fabby, sektor transportasi menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia terbesar kedua (157 juta ton CO2 atau 27 persen) setelah sektor industri (215 juta ton CO2 atau 37 persen). Pemodelan IESR menunjukkan bahwa penetrasi kendaraan listrik pada pasar mobil penumpang dan sepeda motor memiliki potensi menurunkan emisi GRK dari sektor transportasi sebesar dalam skenario ambisius, dengan penerapan instrumen insentif yang agresif pada sisi permintaan, dapat menekan emisi sebesar 8,4 juta ton CO2 pada 2030 dan 49,5 juta ton CO2 pada 2050. Apalagi, Pemerintah telah menetapkan target 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta kendaraan listrik roda dua pada tahun 2030.

“Target ini cukup ambisius tapi dengan perencanaan yang terintegrasi, insentif untuk mendorong pasar, dan pengembangan ekosistem pendukung, target tersebut dapat dicapai,” tegasnya.

Fabby juga menyebutkan bahwa kuncinya adalah akselerasi adopsi kendaraan listrik dalam 5 tahun mendatang. Untuk itu, peluang terbaik ada pada segmen kendaraan listrik roda dua yang lebih terjangkau bagi sebagian besar pengguna kendaraan bermotor di Indonesia.

“Jika ada insentif tambahan dalam bentuk kredit yang lebih mudah dan suku bunga rendah, serta stasiun penukaran baterai (battery swapping) yang lebih banyak, ditambah dengan peningkatan kesadaran konsumen, maka dalam periode 5 tahun mendatang, motor listrik dapat mencapai 20 persen dari total penjualan kendaraan bermotor roda dua. Setelah tahun 2025, kendaraan penumpang roda empat, bisa mencapai penetrasi 5-10 persen sampai tahun 2030, seiring dengan peningkatan model dan harga mobil yang lebih terjangkau,” paparnya.

IESR menilai salah satu faktor utama dari adopsi kendaraan listrik jenis mobil penumpang adalah ketersediaan stasiun pengisian daya umum dan pengisian daya di rumah pengguna kendaraan listrik. Ketersediaan infrastruktur pengisian daya yang tersebar merata dapat menghilangkan “range anxiety” atau kecemasan jarak tempuh yang dimiliki oleh pengguna kendaraan pada umumnya.

“Untuk itu IESR merekomendasikan agar di tahap awal, rasio kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya yang disarankan adalah 16:1,” tegas Fabby.

Pemerintah juga perlu mendorong pihak produsen kendaraan listrik untuk menyediakan kendaraan listrik yang terjangkau, serta mendorong PLN dan pelaku swasta untuk membangun infrastruktur pengisian yang lebih banyak. Selain itu, pemasangan home charging oleh pemilik kendaraan listrik juga perlu didorong.

Kebutuhan investasi untuk penyediaan infrastruktur pengisian daya ini sangat besar, berkisar US$ 345 juta hingga tahun 2030 dan diperkirakan akan mencapai lebih dari US$ 1 miliar hingga tahun 2050 dalam skenario penetrasi yang ambisius. Meski demikian, kebutuhan nvestasi untuk infrastruktur ini masih jauh lebih rendah dibandingkan besaran subsidi BBM yang diberikan pemerintah setiap tahun.

“Sebagai contoh, pada tahun 2020 saja, jumlah subsidi mencapai US$ 1,2 miliar. Investasi ini perlu melibatkan partisipasi swasta sehingga dibutuhkan regulasi dan model bisnis yang dapat menarik minat mereka,” ungkap Julius Christian, peneliti bahan bakar bersih di IESR.

Harga Terjangkau

Sementara Idoan Marciano, peneliti IESR yang juga penulis kajian tentang kendaraan listrik, menyatakan saat ini sudah semakin banyak pihak swasta yang berinisiatif mengadopsi kendaraan listrik dan membangun infrastrukturnya. Seperti perusahaan taksi, produsen motor listrik, perusahaan ride hailing, dan pengembang Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Kolaborasi Pemerintah dengan pihak swasta untuk mengadakan program demonstrasi dan pilot akan meningkatkan kesadaran publik bahwa tren mobil listrik sedang berjalan.

Pemerintah sudah membuat skema kerjasama untuk pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan SPBKLU dengan swasta. Namun untuk semakin menarik minat pengembang swasta, Pemerintah perlu memberikan insentif untuk pembangunan infrastruktur tersebut, seperti yang dilakukan beberapa negara yang progresif dalam mengadopsi kendaraan listrik.

“Selain harga, ketersediaan stasiun pengisian daya juga sangat menentukan keputusan untuk membeli kendaraan listrik,” kata Idoan.

Untuk membuat harga kendaraan listrik terjangkau, Pemerintah perlu memberikan Insentif dalam bentuk pembebasan pajak dan bea impor untuk mobil listrik, serta pembebasan pajak tahunan selama beberapa tahun pertama. Insentif ini dapat membuat Total Ownership Cost (TOC) kendaraan listrik lebih baik dibandingkan kendaraan mesin bakar.

Pengaruh dari insentif pajak dan ketersediaan infrastruktur pengisian daya umum terhadap penetrasi motor listrik. Dari simulasi tersebut, terlihat bahwa penyediaan infrastruktur mampu mempercepat penetrasi motor listrik pada tahun-tahun awal hingga tahun 2030. Di sisi lain, kebijakan insentif pembebasan pajak juga berpengaruh signifikan dan membuat penetrasi motor listrik meningkat lebih tajam hingga tahun 2050. Bila dikombinasikan, kedua instrumen tersebut mampu memberikan laju penetrasi motor listrik yang menyerupai skenario ambisius.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here