Fabby Tumiwa

Jakarta, Petrominer – Institute for Essential Services Reform (IESR) mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia yang ikut mendukung transisi energi dan komitmen untuk mengatasi pemanasan global sebagai respon strategis Indonesia di Pertemuan Tingkat Menteri Negara-negara G20.

“Kami menyoroti pernyataan Menteri ESDM yang menyebutkan ingin mendorong percepatan energi terbarukan yang affordable dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia sesegera mungkin. Pernyataan ini mengesankan bahwa ada dikotomi antara biaya produksi listrik dari energi terbarukan dengan isu keterjangkauan harga energi yang menjadi agenda politik pemerintah saat ini,” ujar Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, Selasa (18/6).

IESR juga mengapresiasi komitmen pemerintah untuk melaksanakan target SDGs melalui pengembangan energi terbarukan. Transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan dan pembatasan pembakaran bahan bakar fosil merupakan keniscayaan dalam rangka memenuhi komitmen global untuk menjaga kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat, sekaligus implementasi komitmen Indonesia untuk mencapai target yang disepakati dalam Paris Agreement.

Pertemuan Tingkat Menteri Negara-negara G20 untuk Transisi Energi dan Lingkungan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan digelar di Jepang, Sabtu (5/6). Acara ini dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya.

Menurut Fabby, arah kebijakan pemerintah yang memprioritaskan batubara sebagai tulang punggung penyediaan listrik yang terjangkau dan pandangan bahwa energi terbarukan mahal sehingga tidak sesuai dengan agenda politik pemerintah, perlu ditinjau kembali.

“Dari analisa IESR, harga listrik dari pembangkit energi terbarukan saat ini sudah semakin terjangkau. Laporan terbaru dari International Renewable Energy Agency atau IRENA menyatakan bahwa, secara global, biaya pembangkitan dari energi terbarukan untuk menghasilkan listrik semakin murah, bahkan biaya tersebut lebih rendah daripada bahan bakar fosil,” jelasnya.

Kajian IESR memberikan indikasi bahwa biaya pembangkitan listrik dari pembangkitan energi terbarukan skala besar (utility scale) dapat bersaing dengan pembangkitan bahan bakar fosil seperti PLTU batubara sepanjang mendapatkan kondisi yang serupa, misalnya dalam hal biaya pendanaan (financing cost).

Fabby menyatakan, biaya pembangkitan PLTU bisa lebih murah dari energi terbarukan karena mendapatkan beragam subsidi dari pemerintah; salah satunya adalah subsidi harga batubara dalam bentuk kebijakan pembatasan harga batubara untuk DMO bagi PLN. Selain daripada itu, biaya listrik dari bahan bakar fosil tidak memperhitungkan biaya-biaya eksternalitas dan dampak lingkungan. Perhitungan IESR menunjukan dengan mencabut subsidi batubara dan menambah pajak emisi karbon sebesar US$ 25 per ton sebagai salah satu biaya eksternalitas, maka biaya pembangkitan listrik dari PLTU batubara akan menjadi lebih mahal dari biaya pembangkitan listrik dari energi terbarukan.

IESR ingin menekankan fakta bahwa isu keterjangkauan seharusnya bukan lagi menjadi kendala pemerintah untuk melakukan percepatan transisi energi ini, melalui pengembangan energi terbarukan yang masif dan agresif. Seperangkat kebijakan dan regulasi diperlukan untuk dapat menurunkan biaya teknologi energi terbarukan di Indonesia sehingga setara dengan biaya teknologi di tingkat global. Oleh karena itu, biaya produksi listriknya dapat bersaing dengan teknologi bahan bakar fosil.

Menurut IESR, kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM sejak 2017 tidak efektif mendorong pengembangan energi terbarukan, justru menjadi faktor penghambat dalam bentuk meningkatkan risiko investasi, menurunkan bankability proyek pembangkit energi terbarukan, dan menghambat inovasi pelaku usaha dan masyarakat dalam mengembangkan energi terbarukan, yang mengakibatkan rendahnya tambahan kapasitas terpasang dalam 5 tahun terakhir (2015-2019).

Pengembangan PLTU batubara yang saat ini direncanakan sebesar 27 GW dan dengan melambatnya penambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan pada 2015-2019 akan mempersulit upaya Indonesia memenuhi komitmen penurunan emisi GRK yang ditetapkan melalui ratifikasi Paris Agreement dengan UU No. 16/2016. Analisa IESR menunjukan jika seluruh PLTU yang direncanakan dibangun, maka total emisi GRK dari PLTU akan naik 2,5X pada 2025-2028 dari tingkat emisi di 2016. Dengan skenario saat ini produksi emisi GRK ini akan berlanjut sampai 2050, sebelum turun bertahap karena berakhirnya masa operasi sejumlah PLTU.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here