Seorang Petugas PLTGU Muara Karang saat melakukan kontrol di Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang, Jakarta. (Petrominer/ Fachry Latief)

Jakarta, Petrominer – Pemerintah memastikan untuk menjaga tarif listrik agar tetap terjangkau masyarakat. Karena itulah, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang menetapkan harga gas untuk pembangkit listrik maksimal US$ 6 per MMBTU.

Setelah menetapkan regulasi harga gas bumi tertentu di bidang industri menjadi US$ 6 per MMBTU (Millions British Thermal Units), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga melakukan penyesuaian harga gas untuk kebutuhan PT PLN (Persero) dengan harga serupa. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik.

“Beleid tersebut menegaskan penyesuaian harga gas untuk kebutuhan PLN menjadi US$ 6 per MMBTU,” ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agung Pribadi, Senin (27/4).

Agung menjelaskan Permen ESDM 10/2020 merubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Permen Energi 45/2017. Salah satunya terkait definisi dari Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (BUPTL).

“Angka 5 pasal 1 contohnya, sebelumnya BUPTL adalah badan usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Kini BUPTL diubah menjadi badan usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, yang meliputi Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) dan pemegang Wilayah Usaha, yang memiliki perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase agreement) atau Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT PLN (Persero),” jelasnya.

Selain itu, pasal 4 juga diubah. Sehingga ketentuannya berbunyi “Selain pasokan yang diperoleh dari alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PT PLN (Persero) dan/atau BUPTL dapat memperoleh pasokan Gas Bumi dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang mendapatkan alokasi Gas Bumi sepanjang badan usaha tersebut menyediakan fasilitas atau infrastruktur Gas Bumi”

Permen ESDM 10/2020 juga menegaskan harga gas bumi untuk pembangkit listrik dipatok maksimal US$ 6 per MMBTU. “Pasal 8 menyebutkan bahwa PT PLN (Persero) dan BUPTL dapat membeli Gas Bumi melalui pipa dengan harga gas bumi di pembangkit tenaga listrik (plant gate), paling tinggi US$ 6 per MMBTU,” ungkapnya.

Dalam hal harga Gas Bumi di pembangkit tenaga listrik (plant gate) lebih tinggi dari US$ 6 per MMBTU atau Gas Bumi berasal dari LNG atau Compressed Natural Gas (CNG), Menteri ESDM menetapkan harga Gas Bumi di pembangkit tenaga listrik (plant gate) berdasarkan perhitungan penyesuaian terhadap harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor dan ditambahkan dengan biaya penyaluran yang terdiri atas biaya transportasi serta biaya midstream Gas Bumi.

“Penyesuaian terhadap harga gas bumi tidak memengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian Kontraktor. Penyesuaian harga ini merupakan pengurangan dari penerimaan bagian negara yang diperhitungkan melalui bagi hasil sesuai Kontrak Kerja Sama suatu Wilayah Kerja pada tahun berjalan. Besaran pengurangan dari penerimaan bagian negara tersebut paling tinggi sebesar penerimaan bagian negara pada tahun berjalan,” jelas Agung.

Dalam menerapkan harga Gas Bumi di pembangkit tenaga listrik (plant gate) tersebut, Menteri ESDM dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau afiliasinya yang bergerak dibidang kegiatan usaha Gas Bumi, untuk melaksanakan penyaluran Gas Bumi kepada PT PLN (Persero) dan/atau BUPTL.

“Terhadap Badan Usaha Milik Negara dan/atau afiliasinya yang menyalurkan Gas Bumi kepada PT PLN (Persero) dan/atau BUPTL dapat diberikan insentif secara proporsional,” kata Agung.

Sementara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengoordinasikan dan menetapkan penyesuaian besaran tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harga Gas Bumi di pembangkit tenaga listrik (plant gate) untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik yang telah ditetapkan sebesar paling tinggi US$ 6/MMBTU, antara PT PLN (Persero) atau BUPTL dengan Kontraktor dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi, tetap berlaku,” paparnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here