Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian, Masrokhan.

Jakarta, Petrominer – Penurunan harga gas industri diyakini telah menjadi salah satu pemacu dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri di tanah air. Perusahaan-perusahaan dari sektor industri yang mendapat fasilitas itu pun terus berbenah agar bisa memanfaatkan gas dengan lebih efisien.

Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian, Masrokhan, menyebutkan bahwa pada tahun 2020 lalu, ada 176 perusahaan dari tujuh sektor industri yang mendapat fasilitas tersebut. Mereka bergerak di industri pupuk, industri petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet.

“Dengan adanya fasilitasi ini, beberapa perusahaan mulai merencanakan untuk memperbarui teknologi agar dapat memanfaatkan gas bumi dengan lebih efisien,” ungkap Masrokhan saat mewakili Menteri Perindustrian pada webinar tentang “Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri”, Kamis (29/4).

Malahan, terkait implementasi kebijakan harga gas industri tersebut, update terakhir di Jawa bagian barat telah ter-cover 100 persen, sedangkan Jawa bagian timur baru 82 persen. Sementara di wilayah Sumatera bagian utara dan Sumatera sekitar 20-30 persen.

“Kami menargetkan agar sektor penerima kebijakan penurunan harga gas ini dapat bertambah dan coverage-nya makin meningkat,” tegasnya.

Kebijakan harga gas ini sejalan dengan upaya Kementerian Perindustrian yang akan meluncurkan program substitusi impor 35 persen pada tahun 2022. Langkah strategis ini guna meningkatkan produktivitas dan daya saing industri di tanah air, sehingga mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Nilai subtitusi impor yang ditargetkan Rp 152, 83 triliun atau 35 persen dari potensi impor tahun 2019 yang mencapai Rp 434 triliun,” jelas Masrokhan.

Dia juga menyebutkan, upaya-upaya yang akan dilakukan Kemenperin dalam mengakselerasi penurunan impor merupakan langkah untuk meningkatkan utilisasi di sektor industri. Salah satunya adalah pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Program ini dinilai dapat memberikan kesempatan kepada industri-industri di Indonesia untuk tumbuh. Apalagi potensi dari APBN mencapai Rp 607 triliun, yang tediri atas Belanja Barang senilai Rp 357,4 triliun dan Belanja Modal Rp 250,3 triliun.

“Sejak Timnas P3DN diluncurkan tahun 2018, Kemenperin telah mengeluarkan sertifikat TKDN untuk lebih dari 10.000 produk. Tentunya ke depan, kami akan akselerasi ini,” ujar Masrokhan.

Menurutnya, upaya hilirisasi industri juga ditempuh lewat pengembangan industri smelter, seperti smelter nikel, nikel kobalt, alumunium, tembaga dan besi baja. Saat ini, secara total Indonesia sudah punya 30 smelter yang sudah beroperasi. Sedangkan yang dalam tahap konstruksi ada sekitar 20 smelter, dan dalam tahap feasibility study ada sembilan smelter.

“Seluruhnya kami dorong demi penguatan hilirasi industri pertambangan dan memperkokoh struktur industri,” jelas Irjen Kemenperin.

Implikasi dari kebijakan ini, di antaranya adalah sektor industri logam dasar pada tahun 2020 tumbuh 5,87 persen. Begitu pula dengan ekspornya, ikut bertumbuh hingga 30 persen, dan menyumbang devisa negara sebesar US$ 22 miliar.

“Oleh karena itu, pada tahun 2021 kami akan lanjutkan tren positif ini, apalagi rencana hilirisasi industri ini akan juga memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen baterai untuk kendaraan listrik,” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here