Jakarta, Petrominer – Pemerintah Indonesia mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi risiko bencana, perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kerentanan ekonomi yang semakin saling terkait. Resiliensi tidak lagi cukup dipandang sebagai agenda pembangunan, tetapi harus menjadi bagian dari proses pembangunan itu sendiri.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengatakan ketangguhan akan terbentuk ketika pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan mitra internasional mampu bekerja secara terpadu.
“Resiliensi sejati muncul ketika berbagai institusi dapat bekerja sama secara terpadu. Ini mengubah tindakan yang terfragmentasi menjadi dampak yang selaras,” ujar Febrian pada acara pembukaan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR), ADEXCO 2026, dan IEE Series Engineering Week 2026, Rabu (9/9).
Menurutnya, pengalaman penanganan dan pemulihan pascagempa Yogyakarta menunjukkan pentingnya kolaborasi tersebut. Masyarakat, komunitas, pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga mitra internasional bergerak bersama dalam proses pemulihan dan membangun kembali wilayah terdampak.
Febrian menilai, tantangan resiliensi saat ini semakin kompleks karena perubahan iklim, risiko bencana, degradasi lingkungan, kerentanan ekonomi, dan pembangunan saling memengaruhi. Di sisi lain, institusi, mekanisme pendanaan, perencanaan, dan sistem akuntabilitas masih kerap berjalan secara terpisah.
“Yang menjadi tantangan bukan sekadar membuat lebih banyak kebijakan, kerangka kerja, atau institusi, tetapi bagaimana membuat semuanya bekerja secara bersama-sama,” katanya.
Karena itulah, Pemerintah mendorong perubahan cara pandang terhadap resiliensi. Pembangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan risiko sejak awal, mulai dari perencanaan, investasi, pembangunan infrastruktur hingga pengukuran hasil.
“Resiliensi harus menjadi kualitas dari pembangunan itu sendiri. Kita harus mengubah cara kita merencanakan, berinvestasi, membangun, dan mengukur kemajuan,” ujar Febrian.
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa upaya tersebut pada akhirnya harus diwujudkan di tingkat lokal. Ketangguhan nasional merupakan akumulasi dari keputusan dan tindakan yang dilakukan pemerintah daerah serta masyarakat di lapangan.
Ruang Evaluasi
GFSR ke-3 yang berlangsung 9–10 September 2026 diarahkan untuk membawa pembahasan resiliensi dari tataran konsep menuju implementasi. Forum ini juga menjadi ruang untuk mengevaluasi kesenjangan, mendokumentasikan pembelajaran, dan merumuskan strategi yang dapat diterapkan pada generasi pembangunan berikutnya.
Menurut Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, pembahasan GFSR tahun ini berfokus pada tiga prioritas. Pertama, integrasi arsitektur untuk memperkuat keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat agar berbagai institusi dapat bekerja secara terkoordinasi.
Kedua, menyelaraskan modal. Pendanaan iklim, pendanaan risiko bencana, dan pendanaan pembangunan perlu dikoneksikan dengan lebih baik untuk mendukung ketangguhan jangka panjang yang berorientasi pada pencegahan. Dan prioritas ketiga adalah mewujudkan resiliensi berkelanjutan dengan menerjemahkan komitmen global dan strategi nasional menjadi aksi lokal yang dipercaya masyarakat serta menghasilkan capaian terukur.
“Ini bukan tantangan abstrak. Ini menentukan apakah kebijakan resiliensi benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat,” ujar Raditya.
Bersamaan dengan GFSR, ADEXCO 2026 menghadirkan inovasi dan teknologi untuk mendukung manajemen bencana dan perlindungan sipil. Pameran ini mempertemukan pemerintah, industri, pengembang teknologi, praktisi, akademisi, masyarakat sipil, serta mitra internasional.
Sebanyak 152 perusahaan dari sembilan negara berpartisipasi dalam ADEXCO 2026. Pameran menampilkan berbagai solusi di sepanjang siklus manajemen bencana, mulai dari kesiapsiagaan dan tanggap darurat hingga pemulihan.
Namun, Raditya mengingatkan bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir. Inovasi harus diterjemahkan menjadi solusi yang mampu memperkuat kesiapsiagaan, mempercepat respons, dan mengurangi risiko bagi masyarakat.
Melalui GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026, BNPB mengajak pemerintah dan sektor swasta, peneliti dan praktisi, serta mitra internasional dan lokal memperkuat kemitraan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengubah pengetahuan dan inovasi menjadi tindakan yang memberikan dampak nyata.
ADEXCO 2026 merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026 dengan tema “Sustainability for Industrial Transformation.” Rangkaian kegiatan ini juga mencakup Construction Indonesia, Concrete Show South-east Asia–Indonesia, Mining Indonesia, Oil & Gas Indonesia, Water Indonesia, serta GIFA & METEC Indonesia.
Tinggalkan Balasan