Jakarta, Petrominer – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, berkesempatan melihat langsung kesiapan dan kesiagaan Pertamina dalam menyalurkan energi hingga pelosok Tanah Air saat meninjau Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC). Sistem yang dibangun Pertamina ini dinilai bisa mendeteksi baik ketersediaan, distribusi, hingga potensi kebocoran BBM secara langsung (real time).
“Command center ini dibuat Pertamina untuk mendeteksi hasil produksi. Kita bisa melihat hasil produksinya, prosesnya seperti apa, distribusinya baik lewat jalur laut maupun darat dan ada juga deteksi dini kalau sampai ada pengurangan stok hingga masuk ke pom bensin dan digunakan oleh masyarakat,” ujar Erick, Rabu (7/9).
Didampingi Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, dan SVP Integrated Enterprise Data and Command Center, Ignatius Sigit Pratopo, Menteri BUMN langsung memantau layar besar yang menyajikan kondisi SPBU Pertamina di berbagai wilayah Indonesia dan meninjau langsung data ketersediaan (stok) BBM di seluruh Indonesia.
Dari peninjauan itu, baik dari hulu hingga hilir, Erick menegaskan bahwa stok BBM untuk seluruh Indonesia masih dalam kondisi aman. Dia juga menegaskan bahwa lewat PIEDCC, Pertamina bisa menerapkan efisiensi baik dari sisi produksi hingga penjualan.
“Makanya sekarang saya mengecek langsung untuk memastikan kuota (stok) dalam kondisi aman, serta distribusi aman dan tidak bocor, efisien dan efektif,” tegas Erick.
Dari pantauan PIEDCC, untuk ketersediaan stok BBM jenis Pertalite berada pada level 17 hari, Pertamax pada level 49 hari dan Pertamax Turbo pada level 99 hari. Sedangkan untuk ketersediaan jenis Solar berada pada level 18 hari dan Pertamina Dex pada level 76 hari. Sementara itu, untuk ketersediaan BBM jenis Avtur berada pada level 31 hari.
Menurutnya, pembangunan sistem PIEDCC ini memang sudah sepatutnya dilakukan. Terlebih saat ini sudah menjadi era dengan sistem data berbasis digital. Dia juga menambahkan, data yang disajikan Pertamina ini bisa dikolaborasikan dengan data yang ada di Polri, terutama dalam ikhwal pengawasan kecurangan di lapangan.
“Kami koordinasi dengan Kapolri untuk menandatangani MoU supaya data ini dan data kepolisian akan kita sinkronkan dan juga pengawasan kalau ada penimbunan. Kita dorong kerja sama ini dengan Kapolri,” kata Erick.
Tinggalkan Balasan