Bogor, Petrominer – Dosen Ekonomi Politik IPB, Muhammad Findi, mendukung upaya Pertamina membatasi pembelian BBM bersubsidi untuk memastikan penyaluran BBMM tersebut tepat sasaran dan tepat kuota. Kebijakan ini dinilai bakal efektif mendisiplinkan anggaran subsidi BBM pemerintah.
Karena itulah, Fandi minta Pertamina agar memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi. Apalagi, per tanggal 1 hingga 30 Juli 2022, masyarakat pemilik kendaraan roda empat diwajibkan mendaftar di website https://subsiditepat.mypertamina.id/ sebelum bisa membeli BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar.
“Hal terpenting dari kebijakan ini adalah adanya kemudahan akses bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi. Selain itu, Pertamina juga harus membuat data penerima manfaat BBM bersubsidi mudah diakses agar kebijakan ini tidak bias,” ungkapnya kepada PETROMINER, Kamis (30/6).
Findi juga menegaskan bahwa kebijakan ini perlu dilakukan mengingat adanya keterbatasan stok BBM bersubsidi. Kebijakan ini dinilai bakal efektif mendisiplinkan anggaran subsidi BBM pemerintah.
“Kebijakan ini merupakan terobosan baru yang dapat menjaga BBM bersubsidi digunakan oleh mereka yang berhak. Hal tersebut dikarenakan stok BBM bersubsidi yang kini jumlahnya terbatas. Kebijakan di tatanan teknis ini pula, saya yakini akan mendisiplinkan anggaran subsidi BBM pemerintah apabila dilaksanakan secara konsisten, dan diawasi pelaksanaannya dengan optimal,” tegasnya.
Selain itu, Pertamina juga diharapkan mampu membuat sistem yang bisa memilah masyarakat mana saja yang berhak membeli BBM bersubsidi. Di saat yang sama, masyarakat juga perlu disiplin bila bukan kelompok yang berhak, maka gunakan BBM non subsidi.
“Saya berharap dengan adanya kebijakan ini masyarakat dapat patuh dengan melakukan pendaftaran ke MyPertamina. Di lain pihak, Pertamina dengan kebijakan tersebut harus membangun sistem yang adil dan konsisten sehingga BBM bersubsidi hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak saja,” ujar Findi.
Khusus Kendaraan Roda 4
Sebelumnya dalam jumpa pers yang digelar secara daring, Kamis siang (30/6), Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, memastikan bahwa pelaksanaan pendaftaran melalui website MyPertamina bukan untuk menyulitkan masyarakat, namun untuk melindungi masyarakat rentan yang sebenarnya berhak menikmati subsidi energi.
“Tujuan pendataan ini tidak lain adalah untuk melindungi masyarakat rentan, memastikan subsidi energi yang tepat sasaran sehingga anggaran yang sudah dialokasikan Pemerintah benar-benar dinikmati yang berhak. Ke depan kami harap, data ini bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan energi bersama pemerintah serta dapat mencegah potensi terjadinya potensi penyalahgunaan atau kasus penyelewengan BBM subsidi di lapangan,” ujar Irto.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dipilihnya website MyPertamina pun bukan tanpa alasan. Sesuai Peraturan BPH Migas No. 06/2013, penggunaan sistem teknologi IT dalam penyaluran BBM dapat dilakukan. Mulai 1 Juli 2022, direncanakan dilakukan uji coba pendaftaran melalui website MyPertamina.
Pada tahap ini, pendaftaran fokus untuk melakukan pencocokan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki. Setelah statusnya terdaftar, masyarakat akan mendapatkan QR Code unik yang akan diterima melalui email atau notifikasi di website.
“Untuk kemudahan masyarakat, QR Code bisa diprint out dan dibawa ke SPBU, sehingga tidak wajib mendownload aplikasi MyPertamina atau membawa handphone ke SPBU. Mekanisme ini masih dikhususkan untuk kendaraan roda empat (mobil),“ ungkapnya.
Pendafataran dibuka 1 Juli 2022 hingga 30 Juli 2022. Pada masa pendaftaran dan transisi ini, masyarakat masih tetap bisa membeli Pertalite dan Solar, sambil masyarakat mendaftarkan kendaraan dan identitasnya.
“Kami tegaskan kembali, tidak wajib memiliki aplikasi MyPertamina, namun wajib mendaftar di website subsiditepat.mypertamina.id, dan ini khusus untuk kendaraan roda empat,” ujar Irto.
