Jakarta, Petrominer – Pertamina menyampaikan apreasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah membantu menyelesaikan permasalahan pendayagunaan aset. Apalagi, kerjasama pencegahan tindak korupsi antara Pertamina Grup dan KPK telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara atas aset senilai Rp 9,5 triliun.

Menurut Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, M Haryo Yunianto, aset tersebut adalah aset negara yang dikelola Pertamina di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Didukung KPK, Pertamina telah menyelesaikan permasalahan pendayagunaan aset-aset tersebut, sehingga bisa dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus menekan potensi kerugian aset negara.

“Aset-aset tersebut sebelumnya tidak dapat dikembangkan namun kini menjadi bermanfaat terutama bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat,” ungkap Haryo, Selasa (15/9).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa aset di Palembang dimanfaatkan sebagai Kawasan Kenten Cultural Park. Sementara di Barito Timur, aset tersebut dimanfaatkan sebagai akses sepanjang 60 km untuk meningkatkan konektifitas antar daerah dan mempermudah transportasi komoditas, terutama dari hasil tambang dan perkebunan.

Selama ini, ujar Haryo, sinergi Pertamina dengan KPK menitikberatkan pada tindakan pencegahan tindakan korupsi sehingga sejak awal sudah bisa diminalisir terjadinya kerugian negara. Selain KPK, Pertamina juga mendapat dukungan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Agung. Dengan begitu, seluruh proses bisnis, termasuk proses pendayagunaan aset, menjadi lebih transparan dan terhindar dari pelanggaran hukum.

“Pertamina dan KPK telah sepakat untuk kerja sama intensif mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi untuk mewujudkan BUMN bersih,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here