Area pengolahan ore tembaga menjadi konsentrat PT Freeport Indonesia di Papua.

Jakarta, Petrominer – Pelaksanaan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) tercatat sebagai salah satu proses yang panjang dan tidak sederhana untuk dilaksanakan. Meskipun ketentuan divestasi telah tertuang dalam Kontrak Karya (KK), namun dalam implementasinya pelaksanaan divestasi cenderung tidak sesuai dengan ketentuan KK yang telah disepakati dan ditandatangani oleh keduabelah pihak.

Divestasi saham PTFI tercatat pernah menjadi salah satu prioritas Tim Renegosiasi Kontrak Pertambangan yang dibentuk oleh Pemerintahan sebelumnya. Sementara Pemerintahan Jokowi-JK, sejak Januari 2017 juga tercatat melaksanakan renegosiasi dengan PTFI untuk memastikan 4 poin kesepakatan yang diantaranya adalah divestasi 51 persen saham PTFI.

Dalam perkembangannya, salah satu dinamika yang terjadi selama proses renegosiasi adalah munculnya ancaman dari induk usaha PTFI, yakni Freeport McMoran (FCX). Di mana, COE FCX Richard Adkerson mengancam akan menggugat Pemerintah Indonesia ke arbitrase.

Berdasarkan review terhadap ketentuan KK 1991 antara Freeport dan Pemerintah Indonesia, sejumlah regulasi terkait divestasi, dan mencermati perkembangan yang ada saat ini, ReforMiner Institute memberi sejumlah catatan terhadap divestasi saham Freeport. Berikut poin-poin catatan Reforminer yang diterima Petrominer, Selasa (10/7):

  1. Divestasi saham Freeport sesungguhnya merupakan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 24 Kontrak Karya (KK) antara Pemerintah Indonesia dan PTFI yang ditandatangani tanggal 31 Desember 1991.
  2. Divestasi saham tersebut ditetapkan dapat dilakukan melalui penawaran umum di Bursa Efek Jakarta (BEJ)/Bursa Efek Indonesia (BEI) atau dengan cara lain kepada Pihak Nasional Indonesia sepanjang diminta oleh Pemerintah.
  3. KK tersebut menetapkan tenggat waktu divestasi saham Freeport paling lambat 20 tahun sejak kontrak ditandatangani oleh keduabelah pihak. Dengan demikian seluruh tahapan divestasi sesungguhnya diamanatkan sudah harus selesai paling lambat pada 31 Desember 2011.
  4. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf “d” menjadi pintu masuk (penyebab) tenggat waktu dan persentase saham yang harus didivestasikan oleh Freeport cenderung kurang menguntungkan bagi kepentingan Indonesia.
  5. Terdapat dua ketentuan pengaturan persentase saham yang harus didivestasikan oleh Freeport. Jika Freeport menjual atau melakukan pencatatan saham di BEJ minimal 20 % dari modal saham yang diterbitkan, jumlah saham yang wajib didivestasikan sampai tahun keduapuluh sebesar 45 % dari modal saham yang diterbitkan. Sementara, jika Freeport tidak melakukan pencatatan di BEJ jumlah saham yang wajib didivestasikan sampai tahun keduapuluh sebesar 51 % dari modal saham yang diterbitkan.
  6. Pasca penandatangan KK pada 31 Desember 1991, tercatat telah terdapat sekitar 9 regulasi (PP No.20/1994, UU No.9/2009, PP No.23/2010, PP No.24/2012, PP No.1/2014, PP No.77/2014, PP No.1/2017, Permen ESDM No.9/2017, dan Permen ESDM No.25/2018) yang mengatur mengenai ketentuan divestasi saham yang sebagian diantaranya menjadi pintu masuk untuk dapat dilaksanakannya ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf “d” KK 1991 tersebut. Namun dengan produk hukum tersebut tidak serta merta proses divestasi menjadi mudah dilakukan mengingat Freeport sudah beroperasi lebih dari 50 tahun dengan segala fasilitas khusus yang telah dinikmatinya.
  7. Kesepakatan pembiayaan antara Freeport dan Rio Tinto yang telah disetujui Kementerian ESDM pada April 1996 menyebabkan secara de facto Rio Tinto menguasai 40 % interest PTFI dengan hak dan kewajiban yang hampir 100 % sama dengan FCX. Bahkan Rio Tinto berhak mendapatkan bagian pendapatan lebih dahulu dibandingkan Indonesia yang memegang 9,36 % saham PTFI.
  8. Kesepakatan Freeport-Rio Tinto menyebabkan hak dari pelaksanaan divestasi saham Freeport menjadi lebih kompleks. Jika Indonesia hanya mendivestasi 51 % saham murni dari Freeport, economic interest yang diperoleh hanya 31 % karena economic interest akan terdistribusi 29 % FCX, 31 % Indonesia, dan 40 % Rio Tinto.
  9. Jika Indonesia melakukan divestasi dengan kombinasi membeli saham PTFI dan interest Rio Tinto, distribusi economic interest pasca divestasi akan menjadi 51 % Indonesia dan 49 % FCX.
  10. Untuk saat ini, nilai cadangan terbukti emas yang dikelola PTFI ditaksir sebesar 41 miliar USD jika mengacu pada harga emas saat ini sebesar 1.267 USD/ounce. Nilai tersebut belum termasuk potensi-potensi cadangan di blok yang saat ini belum dikelola.
  11. Berakhir atau tidaknya KK Freeport pada 2021 kemungkinan akan tetap menjadi perdebatan karena berdasarkan pencermatan terdapat perbedaan antara Pemerintah dan Freeport di dalam menafsirkan substansi KK. Freeport menafsirkan bahwa berdasarkan ketentuan mereka berhak mendapatkan perpanjangan KK hingga 2041. Perbedaan dalam menafsirkan substansi KK tersebut berpotensi akan berakhir di arbitrase.
  12. Meskipun jika nantinya FCX bersedia bahwa kontrak mereka berakhir pada 2021, berdasarkan ketentuan KK, Indonesia tidak akan mendapatkan Grasberg secara gratis. Pemerintah harus membeli aset PT FI minimal sebesar nilai buku yang berdasarkan laporan keuangan audited dilaporkan sebesar 6 milyar USD. Pemerintah juga masih harus membeli infrastruktur jaringan listrik di area penambangan yang nilainya diestimasi lebih dari Rp 2 triliun.
  13. Divestasi saham Freeport memiliki nilai strategis bagi Indonesia baik ditinjau dari aspek konstitusi maupun aspek ekonomi. Dalam hal ini divestasi merupakan implementasi dari Pasal 33 Konstitusi UUD 1945. Sementara dari aspek ekonomi, manfaat ekonomi pengusahaan tambang Freeport baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan semakin meningkat jika divestasi dilaksanakan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here