Jakarta, Petrominer — Menteri Keuangan Sri Mulyani menyarankan agar perusahaan yang akan dijadikan induk, dalam rencana pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN), haruslah perusahaan yang sehat dan transparan. Pembentukan Holding itu juga harus bisa membuat BUMN profesional dan transparan.
Demikian pernyataan tegas yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam rapat Holdingisasi di DPR RI, Rabu (24/8).
Menurut Sri Mulyani, perusahaan yang akan dijadikan perusahaan BUMN haruslah perusahaan yang sehat dan transparan. Jangan justru melindungi korporat yang sangat tidak efisien yang bahkan menyengsarakan banyak pihak.
“Pada akhirnya nanti, masyarakat harus menanggung beban korporasi yang tidak efisien, yang rugi terus, yang minta tambahan modal terus dan yang berdarah-darah terus,” tegasnya.
Bila dilihat dari rencana pembentukan holding energi yang saat ini tengah bergulir, komentar Menteri Keuangan ini menyentil rencana pembentukan holding migas yang bentuknya adalah PT Pertamina (Persero) mengakuisisi PT Perusahan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN).
Dengan tingkat efisiensi yang rendah, bukan hal yang bijaksana bila menjadikan Pertamina sebagai induk perusahaan milik negara di sektor migas. Apalagi, sektor ini cukup vital bagi perekonomian Indonesia. Sekedar catatan, kinerja keuangan Pertamian bisa dikatakan berdarah-darah. Hutang yang menggunung dan limit hutangnya sudah habis membuat keuangan Pertamina ‘ngos-ngosan’.
“Holding migas ini salah satu cara untuk menambah aset untuk membuat utang baru. Bila tidak efisien maka hanya akan menambah utang-utang baru,” ujar Sri Mulyani.
Hal senada juga pernah diungkapkan mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, dalam paparan terbarunya terkait rencana pembentukan Holding BUMN yakni Holding BUMN Migas.
Menurut Faisal, dalam pembentukan holding migas, jangan sampai kinerja Pertamina yang belum transparan malah memengaruhi kinerja PGN.
“PGN merupakan BUMN yang tidak ada masalah, tingkat efisiensinya tinggi, dan ekternalitasnya tinggi. BUMN seperti ini jangan diganggu, jangan digabung dengan yang masih sakit atau yang bisnisnya merupakan substitusi,” tegasnya.
Tidak efisiennya kinerja keuangan Pertamina juga bisa dilihat dari laporan keuangannya. Meski membukukan pendapatan usaha yang luar biasa besar mencapai US$ 41,76 miliar, namun perolehan laba bersihnya hanya tercatat sebesar US$ 1,42 miliar.
Artinya, laba yang dicatatkan Pertamina hanya setara 3,4% dari pendapatannya. Ini jauh lebih kecil dibandingkan bunga deposito perbankan saat ini yang berada pada kisaran 6%.
Kinerja terbalik alias lebih positif justru ditunjukkan PGN, yang mampu membukukan laba bersih sebesar US$ 401,2 juta tahun 2015. Perolehan tersebut setara 13% dari pendapatan usaha yang sebesar US$ 3,07 miliar.
Tinggalkan Balasan