Marzuki Daham dilantik sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Senin (11/4). (Petrominer/Sony)

Jakarta, Petrominer — Menteri ESDM Sudirman Said mengharapkan agar Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dapat menyisihkan hasil migas yang diperolehnya untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), teknologi dan energi baru terbarukan.

“Kalau hasil minyak nanti masuk ke dalam sistem, ada baiknya disisihkan dengan jumlah yang cukup untuk hal yang sifatnya membangun seperti membangun SDM, teknologi dan energi baru terbarukan,” kata Sudirman dalam sambutannya pada acara Pelantikan Kepala BPMA di Kementerian ESDM, Senin (11/4).

Pembangunan SDM, teknologi dan energi baru terbarukan dengan menggunakan dana hasil migas, lanjut Sudirman, bukan sesuatu hal yang baru. Hasil migas diharapkan tidak semata-mata dimasukkan ke APBD dan digunakan pada tahun tersangkutan, melainkan diolah sedemikian rupa yang sifatnya jangka panjang.

Sudirman berharap, BPMA dapat berjalan efektif dan semakin banyak lembaga yang berjalan efektif maka negeri ini makin baik. “Secara perlahan tapi pasti, negara, Pemerintah, institusi harus dijalankan dengan sistem, bukan dengan pendekatan personal yang persaingannya kemudian hilang, kalau sistemkan sistem alert tetep dijalankan” imbuh Sudirman.

Pelantikan Kepala BPMA Marzuki Daham merupakan langkah awal terbentuknya BPMA yang merupakan amanat UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta PP No 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Badan ini bertugas seperti SKK Migas, namun cakupannya khusus wilayah Aceh.

Kepala BPMA Marzuki Daham usai pelantikan mengatakan, terbentuknya BPMA ini diharapkan dapat mempermudah monitoring pencarian migas di sekitar Aceh dan hasilnya dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

“Misalkan kita dapatkan gas yang lebih besar, kita bisa jadikan PT Arun untuk pencairan gas lagi dan melakukan ekspor LNG jika kebetulan di dalam negeri tidak ada (permintaan) atau di tempat lain dalam bentuk yang bisa dijual dan mudah ditransportasikan,” tambahnya.

BPMA merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan amanatkan oleh Undang – Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan juga Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh yang mengamanatkan penyelesaian penataan organisasi BPMA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun yaitu 4 Mei 2016.

BPMA akan menjalankan tugas pokok dan fungsi seperti SKK Migas namun cakupan wilayhnya lebih kecil. BPMA ini dan keikutsertaan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan migas, diharapkan dapat mengelola sumber daya alam yang memiliki potensi besar yang berada di Aceh dengan baik dan harus memberikan manfaat yang besar serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here