Jakarta, Petrominer – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan butuh anggaran tambahan untuk merealisasikan rencana pembukaan kantor cabang di daerah. Kantor perwakilan ini dinilai perlu untuk intensifikasi pengawasan distribusi BBM dan gas.

Tambahan anggaran tersebut dinilai wajar bila melihat dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil dikumpulkan oleh BPH Migas. Selanjutnya, anggaran tambahan tersebut akan dipakai untuk membuka dan operasional kantor cabang.

Anggota Komite BPH Migas, Ibnu Fajar, menyatakan bahwa pada tahun 2018, BPH Migas hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 160 miliar. Padahal, PNBP yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 1,35 triliun pada tahun 2018 tersebut.

“Untuk merealisasikan pembukaan kantor cabang di daerah, BPH butuh anggaran lebih dari yang ditetapkan APBN,” ujar Ibnu Fajar, Selasa (8/1).

Anggota Komite BPH Migas, Ibnu Fajar.

Menurutnya, dengan kondisi saat ini di mana BPH migas tidak memiliki kantor perwakilan atau kantor cabang di daerah sudah tentu sisi pengawasan menjadi tidak efisien. Selama ini, pengawasan dilakukan melalui mekanisme uji petik. Selain itu, BPH Migas baru akan mengirim tim pengawasan untuk lakukan penyelidikan setelah mendapat laporan dari masyarakat.

Namun, upaya pembentukan kantor cabang di setiap daerah masih harus menempuh proses yang cukup panjang. Pada tahun 2019 ini, terlebih dulu harus dilakukan perubahan Peraturan Presiden (Perpres). Proses ini akan butuh waktu karena melibatkan instansi dan kementerian lain.

“Untuk anggaran jelas butuh, tapi aturannya dulu kita buat dan disetujui tahun ini. Bisa terlaksana tahun depan, kita ubah dulu aturannya untuk kepentingan nasional,” tegas Ibnu Fajar.

Dalam DIPA APBN tahun 2019, anggaran BPH Migas masih dialokasikan kurang lebih sama dengan dengan tahun 2018, sebesar Rp 160 miliar. Pimpinan BPH Migas sedang menunggu terbitnya revisi Perpres tentang BPH Migas sebelum ajukan penambahan anggaran.

“Misalnya disetujui pertengahan tahun (perubahan Perpres), ya, bisa jadi kita ajukan di APBN-P, karena ada mekanisme APBN-P, kan. Tapi kita tunggu dulu aturannya,” katanya.

Usulan anggaran BPH Migas selama ini dilakukan melalui Kementerian ESDM yang kemudian dibahas dengan DPR untuk disetujui dalam APBN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here