Antalya, Petrominer – Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengkritik arah kebijakan iklim Indonesia yang dinilai belum menjamin keadilan bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Pemerintah didesak mengakui peran masyarakat dalam menjaga ekosistem serta memastikan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melindungi hak dan ruang hidup mereka.
Kritik tersebut disampaikan menyusul pidato Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, saat membuka Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Senin (9/11).
Dalam pidatonya, Hashim menyatakan Indonesia bertekad mengubah ambisi iklim menjadi aksi nyata. Dia juga menekankan pentingnya menyelaraskan aksi iklim dengan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta kesejahteraan masyarakat.
Namun, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Fikerman Saragih, menilai pesan tersebut belum mencerminkan kondisi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terdampak krisis iklim.
Menurutnya, masyarakat pesisir masih kerap diposisikan sebagai pelaksana program konservasi, bukan sebagai pemegang hak utama dalam menjaga ekosistem. Akibatnya, mereka harus menyesuaikan diri dengan standar konservasi pemerintah dan kehilangan keleluasaan mengelola sumber daya di wilayahnya sendiri.
Fikerman mencontohkan masyarakat pesisir Sulawesi Utara yang tidak lagi leluasa mengelola ekosistem mangrove di kawasan yang diklaim sebagai bagian dari Taman Nasional Bunaken. Pembangunan tanggul laut yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur juga dinilai merampas penghidupan pembudidaya ikan dan petambak garam tradisional.
“Konservasi terbaik mensyaratkan kemampuan masyarakat mempertahankan ruang hidup, merdeka mengakses sumber daya dan melanjutkan penghidupan di tengah krisis iklim,” katanya.
Persoalan serupa juga terjadi di kawasan hutan. Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menunjukkan, 70 persen tutupan hutan dengan kondisi terbaik berada di wilayah adat dan kelola rakyat. Namun, masyarakat yang menjaga kawasan tersebut dinilai belum mendapatkan pengakuan dan manfaat yang sepadan.
Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI Indonesia, Uli Arta Siagian, menilai pemerintah belum mengakui kontribusi masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Hal itu terlihat dari pendanaan iklim yang dinilai belum mengalir langsung kepada komunitas penjaga hutan.
“Ketika orang membicarakan soal pendanaan iklim, uang itu tidak pernah sampai kepada mereka yang menjaga. Uang justru mengalir kepada mereka yang merusak,” ujar Uli.
Kritik juga diarahkan pada mekanisme kredit karbon yang menjadi salah satu agenda dalam pidato Hashim. Menurut Hashim, sumber daya karbon, termasuk yang berasal dari hutan hujan tropis, merupakan salah satu potensi solusi iklim Indonesia.
Namun, mekanisme pasar karbon dinilai berisiko memicu persoalan baru, termasuk pembukaan konsesi karbon yang dapat memperparah deforestasi.
Direktur Eksekutif CERAH, Agung Budiono, mendesak pemerintah mengkaji ulang ketergantungan pada mekanisme pasar karbon. Menurutnya, pengembangan energi terbarukan merupakan langkah yang lebih efektif untuk menekan emisi sektor energi.
“Sumber daya karbon tak lagi relevan dijadikan andalan untuk mengatasi krisis iklim. Cara paling jitu dan efektif memangkas emisi melalui sektor energi adalah melalui pengembangan energi terbarukan,” kata Agung.
Agung juga menyoroti kontradiksi antara target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) pada 2029 dan ketergantungan industri nikel terhadap PLTU batu bara captive.
CERAH mencatat, PLTU captive yang memasok listrik langsung ke pabrik dan kawasan industri, termasuk smelter nikel, telah beroperasi dengan kapasitas 19,3 gigawatt (GW). Kapasitas tersebut berpotensi meningkat melampaui 31 GW. Ekspansi ini dikhawatirkan memperpanjang ketergantungan industri terhadap batubara meskipun kapasitas energi terbarukan terus bertambah.
CERAH mendesak pemerintah menghentikan proyek pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan memastikan transisi menuju industri yang lebih bersih memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Deputi Direktur MADANI Berkelanjutan, Giorgio Budi Indrarto, menilai aspek keadilan iklim belum mendapat perhatian memadai dalam pidato Hashim. Menurutnya, pemerintah perlu mengakui dampak krisis iklim terhadap masyarakat serta melindungi kepemimpinan, pengetahuan tradisional, dan ruang hidup mereka.
“Sudah saatnya pemerintah mengakui dampak krisis iklim terhadap masyarakat. Pengakuan itu harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kepemimpinan, pengetahuan tradisional dan ruang hidup masyarakat. Keadilan iklim harus tegak di Indonesia,” kata Giorgio.
Tinggalkan Balasan