Antalya, Petrominer – PT PLN (Persero) mengamankan pendanaan sebesar US$ 2,9 miliar dari berbagai lembaga pembiayaan internasional untuk mendukung percepatan transisi energi di Indonesia. Pendanaan tersebut menjadi salah satu capaian PLN dalam rangkaian Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, mengatakan COP31 menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa transisi energi nasional bukan sekadar komitmen jangka panjang, melainkan agenda transformasi yang telah dan sedang dilaksanakan. Di sisi lain, PLN tetap memastikan pasokan listrik tersedia secara merata, andal, dan terjangkau bagi masyarakat.
“Di COP31 ini, Indonesia, khususnya PLN, ingin menunjukkan bahwa transisi energi bukan sekadar komitmen atau janji jangka panjang. Saat ini, secara nyata kita telah dan sedang melaksanakan agenda tersebut,” ujar Suroso dalam agenda CEO Talk di Paviliun Indonesia, Antalya Expo Center, Senin (9/11).
Dia menjelaskan, salah satu implementasi transisi energi tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Melalui rencana tersebut, Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW) dalam sepuluh tahun. Sekitar 76 persen atau 53 GW di antaranya berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.
Menurut Suroso, RUPTL menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengembangan energi bersih sekaligus memenuhi kebutuhan listrik nasional.
Selain itu, pemerintah mendorong program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini diharapkan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, memperkuat ketahanan energi, serta mengurangi ketergantungan sektor ketenagalistrikan terhadap sejumlah komponen energi primer impor.
“Program PLTS 100 GWp merupakan inisiatif luar biasa untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Harapannya, pemanfaatan sumber energi domestik dapat semakin optimal sehingga ketergantungan sektor ketenagalistrikan terhadap sejumlah komponen energi primer impor dapat dikurangi,” kata Suroso.
Lebih lanjut, dia menambahkan, percepatan transisi energi membutuhkan dukungan pembiayaan dalam jumlah besar. Karena itu, perolehan pendanaan US$ 2,9 miliar dari lembaga pembiayaan internasional menjadi dukungan konkret bagi pelaksanaan agenda tersebut.
“Ini menunjukkan bahwa agenda transisi energi yang sedang berjalan di Indonesia mendapatkan dukungan konkret dari berbagai mitra global,” tegas Suroso.
Tinggalkan Balasan