Antalya, Petrominer – Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong Pemerintah Indonesia memanfaatkan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, pada 9–20 November 2026, untuk mempercepat transisi energi berkeadilan. Indonesia perlu membawa agenda konkret untuk mempercepat energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada batu bara, memperkuat pendanaan iklim, serta melindungi pekerja dan masyarakat terdampak transformasi ekonomi rendah karbon.
CEO IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan COP31 harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk menerjemahkan komitmen iklim menjadi kebijakan dan investasi nyata. Transisi energi, menurutnya, bukan beban pembangunan, melainkan strategi memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menciptakan industri rendah karbon, dan membuka lapangan kerja hijau.
“Sebagai salah satu dari enam penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, Indonesia harus berkontribusi pada tujuan penurunan emisi global. Caranya adalah dengan menunjukkan bahwa transisi energi bukan beban pembangunan, melainkan strategi untuk memperkuat ketahanan energi, menurunkan ketergantungan pada energi fosil, menciptakan industri rendah karbon dan lapangan kerja hijau, serta menyediakan energi bersih yang terjangkau bagi rakyat,” ujar Fabby, Senin (9/11).
Untuk itu, menurutnya, posisi Indonesia di COP31 harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan investasi nyata di dalam negeri. IESR pun mengusulkan lima agenda prioritas yang perlu diperjuangkan Indonesia dalam COP31.
Pertama, mempercepat peralihan dari batu bara ke energi terbarukan. Pemerintah perlu mempercepat pensiun dini PLTU tua dan tidak efisien, serta menghentikan pembangunan PLTU captive baru setelah 2030. Penambahan kapasitas energi terbarukan harus diikuti penguatan jaringan transmisi, penyimpanan energi, dan fleksibilitas sistem kelistrikan. Langkah ini diperlukan untuk mendukung target net-zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih awal.
Kedua, mempercepat elektrifikasi di berbagai sektor. Presidensi COP31 mengusulkan target global sukarela untuk meningkatkan pangsa listrik dalam konsumsi energi final dari sekitar 20 persen menjadi 35 persen pada 2035. Indonesia perlu memanfaatkan agenda tersebut untuk memperluas penggunaan listrik bersih di sektor transportasi, industri, rumah tangga, dan sektor produktif.
Kebutuhan listrik nasional diproyeksikan meningkat dari 455 TWh pada 2025 menjadi 971 TWh pada 2035, atau tumbuh rata-rata 8 persen per tahun. Namun, peningkatan konsumsi listrik harus ditopang energi terbarukan, pembangunan jaringan, dan penyimpanan energi agar tidak memperpanjang ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Ketiga, memperjuangkan akses pendanaan transisi yang lebih mudah dan terjangkau. Indonesia perlu mendorong negara maju dan lembaga keuangan multilateral meningkatkan dukungan melalui hibah, pembiayaan lunak, penjaminan, serta instrumen pembagian risiko. Pendanaan tersebut dibutuhkan untuk pengembangan energi terbarukan, jaringan listrik, penyimpanan energi, dan pensiun dini PLTU. Akses pendanaan langsung bagi pemerintah daerah dan institusi lokal juga perlu diperkuat.
Keempat, memastikan transisi energi berjalan adil. Peralihan dari ekonomi berbasis batu bara harus disertai perlindungan sosial, peningkatan keterampilan pekerja melalui reskilling dan upskilling, penciptaan lapangan kerja hijau, serta diversifikasi ekonomi daerah penghasil batubara. Pekerja, masyarakat lokal, perempuan, dan kelompok rentan juga perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
IESR mendorong pembentukan mekanisme pendanaan transisi berkeadilan yang akuntabel, termasuk melalui transfer anggaran ke daerah penghasil batubara untuk mendukung peningkatan keterampilan dan diversifikasi ekonomi.
Kelima, mempercepat penurunan emisi metana. Indonesia perlu memperkuat implementasi komitmen Global Methane Pledge yang diikuti sejak 2021. Inisiatif tersebut menargetkan penurunan emisi metana global secara kolektif sebesar 30 persen pada 2030 dibandingkan tingkat 2020.
Selain sektor pertanian, penurunan emisi metana juga perlu dilakukan pada kegiatan produksi dan pengolahan minyak, gas alam, serta batu bara. IESR mendorong agar peta jalan penurunan emisi metana diintegrasikan ke dalam implementasi Second Nationally Determined Contribution (Second NDC).
IESR menilai pencantuman prinsip transisi berkeadilan dalam Second NDC yang disampaikan kepada UNFCCC pada 27 Oktober 2025 merupakan langkah maju. Namun, komitmen tersebut masih perlu diterjemahkan menjadi program konkret, terutama di daerah yang perekonomiannya bergantung pada batubara.
Kebutuhan pendanaan menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan komitmen iklim tersebut. Berdasarkan perhitungan awal dalam Second NDC, Indonesia membutuhkan investasi sekitar US$ 472,6 miliar untuk mencapai target penurunan emisi.
Dengan tema delegasi Indonesia, “Delivering Climate Solutions at Scale,” pemerintah diharapkan tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi juga menunjukkan solusi iklim yang dapat diimplementasikan dan diperluas skalanya.
IESR menegaskan, keberhasilan Indonesia di COP31 perlu diukur dari realisasi investasi energi bersih, pengurangan penggunaan batubara secara terencana, penguatan sistem kelistrikan, serta manfaat ekonomi yang dirasakan pekerja dan masyarakat.
Tinggalkan Balasan