Jakarta, Petrominer – Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive berbahan bakar batubara di Indonesia menghasilkan listrik lebih dari 50% dibandingkan PLTU yang terhubung ke jaringan listrik nasional (on-grid) sepanjang tahun 2025. Temuan tersebut merupakan hasil analisis lembaga riset energi global Ember yang menghitung pembangkitan berdasarkan output industri yang dilayani setiap pembangkit, bukan semata berdasarkan kapasitas terpasang.
Pembangkit captive dibangun perusahaan industri untuk memenuhi kebutuhan listrik fasilitasnya sendiri dan tidak memasok listrik ke jaringan nasional. Sebagian besar pembangkit tersebut berada di wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan utama PLN.
Menurut Ember, pendekatan berbasis output industri memberikan perspektif alternatif untuk mengukur skala pembangkit captive. Metode ini sekaligus dapat menunjukkan pola penggunaan listrik berdasarkan industri pengguna, yang tidak diperoleh dari pelaporan di tingkat pembangkit.
Analisis Ember mencatat industri pengolahan nikel menyerap lebih dari 81 terawatt hour (TWh) listrik captive pada tahun 2025. Lebih dari 94% pasokan tersebut berasal dari batubara. Industri pulp dan kertas menjadi pengguna terbesar berikutnya dengan konsumsi sekitar 22 TWh, disusul kawasan industri multisektor sebesar 14 TWh. Secara keseluruhan, pasokan listrik captive mencapai lebih dari 161 TWh pada tahun 2025.
Angka tersebut sekitar 12% lebih tinggi dibandingkan data dalam Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia (HEESI) 2025 yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). HEESI mencatat pembangkitan listrik captive berbahan bakar batu bara sebesar 134 TWh.
Perubahan pola pasokan juga terlihat pada industri aluminium. PLTA Sungai Asahan telah memasok listrik untuk smelter PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) di Kuala Tanjung sejak tahun 1982, dengan pasokan lebih dari 4 TWh di tahun 2025.
Mengacu pada laporan Earthwise, Ember mencatat lebih dari 1,3 gigawatt (GW) kapasitas PLTU captive telah melayani smelter aluminium dan alumina hingga tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan mulai bergesernya sumber listrik industri aluminium dari tenaga air ke batubara, seiring bertambahnya smelter baru berbasis batubara.
“Pembangkit listrik captive memainkan peran penting dalam pembangunan industri di Indonesia. HEESI terbaru telah menghadirkan pendekatan top-down untuk memotret operasi sektor khusus ini,” kata Giang Vu, analis data Ember.
Menurut Giang Vu, analisis Ember menggunakan pendekatan bottom-up dengan fokus pada aktivitas industri untuk melengkapi data HEESI. Pendekatan tersebut ditujukan untuk memperkuat kualitas data sehingga perkembangan dekarbonisasi Indonesia dapat dipantau secara lebih baik.
Ember menilai rincian pengguna akhir penting untuk meningkatkan akurasi sekaligus memahami pola operasi pembangkit captive. Setiap industri memiliki karakteristik operasi yang berbeda sehingga penggunaan satu asumsi faktor kapasitas untuk seluruh sektor berpotensi menghasilkan estimasi pembangkitan dan emisi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Sebaliknya, mengaitkan estimasi dengan output industri memungkinkan pola operasi setiap subsektor diperhitungkan secara lebih spesifik. Berdasarkan pendekatan tersebut, Ember memperkirakan pembangkit captive berbahan bakar fosil menghasilkan emisi sekitar 135 juta ton CO2 pada 2025.
Jumlah itu meningkat dari sekitar 120 juta ton pada 2024 dan setara dengan 48% emisi pembangkit listrik yang terhubung ke jaringan di Indonesia. Besarnya kontribusi emisi tersebut membuat kualitas data pembangkit captive menjadi bagian penting dalam pengukuran emisi sektor energi.
Ember juga menyoroti pentingnya peningkatan pelaporan oleh operator pembangkit, selain peran regulator. Peraturan Menteri ESDM No. 22/2019 mewajibkan badan usaha energi melaporkan emisi melalui platform APPLE-Gatrik, sementara AMPERE-Gatrik diluncurkan pada 2021 untuk mengumpulkan data operasional pemegang izin.
HEESI 2025 juga telah menggunakan klasifikasi pembangkit berdasarkan izin, menggantikan pembagian pembangkit on-grid dan off-grid sebelumnya. Namun, tingkat kepatuhan pelaporan masih berbeda antarperusahaan.
Laporan kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) 2025 mencatat masih terdapat data emisi dan operasional yang tidak lengkap. Ditjen Gatrik juga membahas persoalan kepatuhan pelaporan dengan para pemegang izin dalam pertemuan pada Mei 2026.
Ember menyebut pelaporan dari perusahaan yang mengoperasikan pembangkit juga belum sepenuhnya tersedia karena kepatuhan pelaporan masih bersifat sukarela. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam membangun basis data pembangkit captive yang lebih komprehensif.
“PLTU captive tumbuh sangat pesat didorong oleh ledakan hilirisasi logam di Indonesia, sehingga menempatkan pasokan listrik industri di pusat perencanaan nasional,” kata Katherine Hasan, analis Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).
Menurut Katherine, arah pengembangan kapasitas pembangkit akan memengaruhi proses transisi energi sekaligus daya saing industri Indonesia. Hal itu semakin relevan karena pasar internasional mulai memasukkan aspek karbon dalam kebijakan perdagangan.
Dia menilai integrasi pelaporan nasional melalui pendekatan top-down dalam HEESI dengan analisis bottom-up dapat membangun basis data yang lebih transparan. Basis data tersebut diperlukan untuk mendukung proses dekarbonisasi industri yang dapat diukur dan diverifikasi.
Energi Terbarukan
Risiko komersial dari ketergantungan terhadap batubara juga meningkat seiring berkembangnya kebijakan perdagangan berbasis karbon. Uni Eropa melalui Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) mengenakan harga karbon terhadap impor besi dan baja, aluminium, semen, serta pupuk.
Dalam skema tersebut, eksportir perlu memiliki data jejak karbon yang dapat diukur dan diverifikasi. Kondisi ini membuat sumber listrik yang digunakan industri berpotensi semakin berkaitan dengan akses dan daya saing di pasar ekspor.
Di sisi lain, energi terbarukan telah memasok sekitar 10% listrik captive dan penggunaannya terkonsentrasi di luar industri nikel. Sumber energi tersebut mencakup tenaga air, biomassa, dan tenaga surya.
Bioenergi telah digunakan industri pulp, kertas, dan minyak sawit melalui sistem kogenerasi listrik dan panas yang memanfaatkan residu proses di lokasi. Kapasitasnya bervariasi mulai dari turbin 1–2 MW hingga fasilitas Kerinci di Riau yang berkapasitas 535 MW.
Tenaga surya juga mulai digunakan di industri pulp dan kertas dengan produksi rata-rata sekitar 70 GWh. Ember menilai pembangkit surya dapat menjadi alternatif bagi batubara, terutama ketika dipadukan dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai.
Menurut Ember, integrasi tenaga surya dan baterai menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan listrik industri secara lebih ekonomis. Pengembangan energi terbarukan juga dinilai relevan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, khususnya di sektor industri non-nikel.
Laporan Ember menempatkan estimasi berbasis aktivitas industri tersebut sebagai masukan bagi sistem pelaporan yang telah berjalan di Kementerian ESDM, bukan sebagai penggantinya. Data tersebut juga dapat melengkapi pemantauan kapasitas pembangkit yang dilakukan Global Energy Monitor, CREA, IESR, dan Earthwise.
Tinggalkan Balasan