Tangerang, Petrominer – Pemerintah menilai kemitraan antara pelaku usaha dan pemerintah semakin penting terutama dalam menghadapi tantangan di era industri hulu minyak dan gas bumi (migas) seperti sekarang ini. Lifting migas tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kolaborasi yang baik antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan Pemerintah.
Menurut President IPA, Kathy Wu, untuk bisa menjaga kemitraan tersebut ada tiga fondasi utama yang harus dijaga, baik oleh Pemerintah maupun pelaku usaha. Fondasi pertama adalah kepastian hukum dan menghormati kontrak yang sudah disepakati.
“Ketika ketentuan fiskal dan kontrak dihormati secara konsisten, kepercayaan investor akan tumbuh, modal akan tetap masuk, dan proyek dapat berjalan maju. Hal tersebut pada akhirnya menciptakan kondisi di mana investasi mampu memberikan nilai tambah besar bagi Indonesia,” ungkap Kathy dalam sambutannya di acara Inagurasi IPA Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026, Rabu (20/5).
Menurutnya, proyek hulu migas merupakan proyek padat modal, berisiko tinggi, dan memiliki siklus panjang. Keputusan investasi dibuat untuk jangka waktu bertahun-tahun hingga puluhan tahun masa operasi proyek. Siklus proyek yang terlalu panjang menjadi salah satu risiko terbesar di industri migas.
“Karena itu, seluruh pihak memiliki tantangan bersama untuk mempercepat pengembangan proyek dengan meminimalkan berbagai hambatan dan keterlambatan,” tegas Kathy.
Fondasi terakhir, menurutnya, adalah upaya terus menerus untuk mendorong kegiatan eksplorasi. Apalagi, Indonesia diyakini masih memiliki potensi besar untuk urusan cadangan migas. Namun, itu semua akan percuma jika tidak ada kegiatan eksplorasi.
“Indonesia masih memiliki potensi besar, di mana lebih dari 50 persen cekungan migas nasional belum dieksplorasi secara optimal,” ungkap Kathy.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa lifting tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kolaborasi yang baik antara pelaku usaha dengan pemerintah. Pemerintah pun telah berupaya melakukan reformasi, termasuk berbagai regulasi untuk melakukan percepatan.
“Sudah ada berbagai upaya yang kami lakukan dalam melakukan reform, termasuk berbagai regulasi untuk melakukan percepatan. Saya minta kepada teman-teman SKK Migas kalau masih ada yang lambat tolong disampaikan,” ujar Bahlil.
Pemerintah juga menegaskan siap memberikan fasilitas insentif. Salah satunya perpajakan demi keberlangsungan proyek hulu migas. Namun, itu juga harus sewajarnya diberikan atas asas keadilan.
“Memang ada fasilitas tax yang negara berikan, tetapi itu diberikan kepada KKKS yang dianggap layak dan pantas secara feasibility study,” ungkapnya.
Tinggalkan Balasan