Jakarta, Petrominer – Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto di KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, pekan lalu menyebutkan bahwa ketahanan energi kawasan menjadi suatu pilihan untuk bersama-sama dilakukan dalam menghadapi kesulitan. Di tengah gejolak geopolitik dan geoekonomi dunia yang berimbas pada supply chain energi, pada akhirnya hal tersebut mendorong diversifikasi sumber daya vital dunia.
“ASEAN harus mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Indonesia mendorong ASEAN Power Grid dan interkoneksi listrik subregional seperti BIMP-EAGA,” kata Bahlil kepada wartawan saat itu.
Pernyataan dari Menteri ESDM ini ditanggapi secara positif oleh Prof. Henry Indraguna, selaku Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP AMPI. Malahan, menurutnya, kemandirian energi kawasan bukan lagi sebuah pilihan, namun sudah menjadi keharusan. Hal ini mengingat ketergantungan kepada kekuatan satu negara atau aliansi ekonomi, menjadikan sebuah bangsa tidak akan pernah berdaulat dari sumber daya alam seperti energi.
“Di era ketidakpastian global saat ini, diversifikasi energi dan interkoneksi lintas negara seperti yang disuarakan Pak Bahlil harus didukung penuh agar ASEAN tidak lagi rentan terhadap guncangan eksternal,” tegas Prof. Henry dalam keterangan resmi yang diterima PETROMINER, Senin (18/5).
Berdasarkan analisa yang dilakukan Guru Besar Unissula Semarang ini, langkah tersebut sangat strategis dan sejalan dengan komitmen Pemerintahan Prabowo. Dia merujuk pada pemikiran Rodolfo C. Severino Jr., mantan Sekretaris Jenderal ASEAN.
“Seperti yang dikatakan Rodolfo C. Severino Jr tentang semangat spirit of equality and partnership yang disampaikan dalam Bangkok Declaration 1967. Saat itu, Rodolfo menyebutkan bahwa kerja sama regional harus menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan bersama dan stabilitas. Nah, kemandirian energi kawasan menjadi perwujudan prinsip tersebut,” ungkap Prof Henry merujuk pandangan diplomat senior tersebut.
Berdasarkan data yang ada, kondisi ketahanan energi di ASEAN berbeda-beda. Itu sebabnya peran kerja sama kawasan menjadi sangat penting. Misalnya, Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam seperti batubara, nikel, dan potensi energi terbarukan. Namun Indonesia menjadi negara pengimpor minyak sejak tahun 2004.
Singapura dan Thailand hampir 100 persen mengimpor minyak dan gas bumi (migas). Filipina, Vietnam, dan Malaysia juga mengimpor energi dalam jumlah besar. Kecuali Brunei Darussalam, karena negeri Kesultanan ini menjadi salah satu negara eksportir minyak mentah dunia.
Interkoneksi dan Diversifikasi
Lebih lanjut, Prof Henry, yang baru saja didapuk menjadi Dewan Pengawas Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, menambahkan bahwa lebih dari separuh kebutuhan minyak kawasan didatangkan dari Timur Tengah dan permintaannya terus meningkat. Dengan demikian, ketika ada perebutan energi di satu wilayah negara atau kawasan, hal tersebut juga akan berimbas terhadap guncangan harga dan pasokan di setiap negara, yang masih bergantung kepada suplai energi dari negara lain.
“Perbedaan ini bisa diubah menjadi kekuatan jika dimanfaatkan melalui interkoneksi dan diversifikasi. Tanpa kerja sama konkret seperti ASEAN Power Grid dan skema berbagi cadangan energi, setiap negara akan terus rentan sendirian,” tegas Waketum DPP Ormas MKGR ini.
Secara politik, Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini juga meyakini bahwa langkah tersebut tak akan mendapat hambatan dari dalam negeri. Bahkan, Penasihat Tim Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini meyakini Partai Golkar sebagai kekuatan politik terbesar dan berada bersama di Pemerintahan Prabowo-Gibran secara penuh bakal mendukung kebijakan ini.
“Namun dukungan yang positif itu harus diberikan secara konstruktif. Implementasi harus rasional dan muaranya berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat,” pungkas Waketum DPP Bapera sekaligus Ketua LBH DPP Bapera ini.
