Jakarta, Petrominer – Daya saing industri nikel Indonesia berisiko tersingkir dari pasar global lantaran masih tergantung pada energi yang berasal dari batubara serta pasar baja tahan karat. Tentunya, ketergantungan ini akan membuat Indonesia kehilangan peluang booming kendaraan listrik global. Untuk itu, dibutuhkan reformasi agar industri nikel Indonesia dapat meralisasikan nilai ekonomi hijau.
Menurut Center for Research on Energy and Clean Air (CREA), reformasi industri nikel, mulai dari dekarbonisasi pembangkit captive hingga peralihan ke teknologi peleburan dengan jejak rendah karbon, menjadi kunci bagi Indonesia agar dapat merealisasikan nilai ekonomi hijau dari komoditas nikel.
Dalam laporan terbarunya bertajuk “Indonesia’s Nickel: Aimed at EVs, but Still Parked in Stainless Steel,” CREA juga mengungkapkan bahwa 83 persen dari produksi nikel Indonesia tahun 2025 diserap oleh sektor baja tahan karat, dan hanya 17 persen yang dialokasikan untuk rantai pasok baterai kendaraan listrik.
Sementara kendaraan berbasis mesin pembakaran internal (Internal Combustion Engine/ICE) berbasis bahan bakar fosil masih mendominasi pasar global. Ini artinya, sebagian besar nikel Indonesia yang digunakan dalam komponen baja tahan karat akan terus terikat pada pasar kendaraan ICE. Kondisi ini membuat narasi ‘nikel hijau’ Indonesia kian bertolak belakang dengan arah perkembangan industri kendaraan listrik global.
Selain itu, industri nikel nasional kini menghadapi ancaman seiring makin besarnya pemanfaatan baterai berbasis lithium iron phosphate (LFP) di global. Pasalnya, LFP berbiaya lebih rendah dengan umur pakai lebih lama.
Dominasi LFP di pasar China yang mencapai lebih dari 80 persen dan kini mulai diadopsi di Eropa juga menunjukkan bahwa masa depan permintaan nikel tidak sebesar perkiraan awal. Apalagi, adopsi LFP oleh merek-merek kendaraan listrik dari China baik di dalam negeri maupun di pasar negara berkembang kian pesat, dan tren ini kemungkinan besar juga terjadi di Indonesia.
“Ambisi nikel Indonesia yang berpusat pada kendaraan listrik mengabaikan kesiapan teknologi dan rantai pasokan domestik yang signifikan,” ungkap Analis Industri CREA, Syahdiva Moezbar.
Padahal, menurut Syahdiva, perluasan teknologi pemurnian nikel canggih seperti High-Pressure Acid Leaching (HPAL) dapat mendorong produksi turunan bernilai tinggi dan mengurangi ketergantungan pada baja tahan karat. Dengan memperkuat transfer teknologi, Indonesia dapat mengubah risiko sistemik dari paradoks ‘nikel kotor’ menjadi ketahanan industri dan keberlanjutan sektor nikel dalam jangka panjang.
Saat ini, Indonesia menerapkan dua metode atau teknologi dalam pengolahan nikel, yaitu HPAL dan Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF). Produksi nikel melalui RKEF sekarang menyumbang sekitar 80 persen dari output nasional, memegang kendali kuat atas pasokan nikel kelas baja tahan karat global.
Namun kedua proses tersebut masih bergantung pada PLTU captive di Indonesia. Malahan, proses pirometalurgi pada RKEF cenderung membutuhkan energi yang lebih besar.
Selama ini, ungkap CREA, industri nikel domestik sangat bergantung pada PLTU captive yang kapasitasnya diproyeksikan mencapai 31 gigawatt (GW), karena didorong oleh celah regulasi dan taksonomi hijau. Keterikatan karbon ini diperparah oleh kurangnya perencanaan antisipatif atau mekanisme untuk memastikan bahwa lokasi industri baru berada di dekat potensi energi terbarukan atau dirancang untuk konektivitas jaringan listrik di masa depan.
Masih tingginya emisi pada sektor nikel Indonesia akan berpotensi menghambat peluang produk ke rantai pasok kendaraan listrik premium seiring berkembangnya kebijakan lingkungan negara-negara maju. Meskipun Mekanisme Penyesuaian Batas Karbon (Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM) Uni Eropa belum secara khusus menargetkan nikel, namun regulasi khusus terkait baterai yang mewajibkan deklarasi jejak karbon dan kelas kinerjanya akan menimbulkan risiko langsung terhadap produk nikel Indonesia untuk masuk ke rantai pasokan premium.
“Memisahkan industri nikel Indonesia dari ketergantungan pada PLTU captive bukan hanya sekadar target lingkungan, melainkan kebijakan industri strategis yang krusial demi visi Indonesia Emas 2045,” ujar Analis CREA, Katherine.
Katherine mengatakan, pergeseran ini tidak hanya menuntut peralihan ke teknologi rendah karbon, tetapi juga perencanaan tata ruang yang lebih cerdas. Salah satunya, dengan menempatkan pabrik di dekat potensi energi terbarukan untuk menghindari ketergantungan karbon selama beberapa dekade ke depan.
