Jakarta, Petrominer – Pemerintah komitmen untuk terus menjaga cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) gar tetap berada di atas standar nasional. Ini merupakan upaya menjaga agar sektor energi nasional tetap berjalan baik dan tetap berpihak kepada rakyat di tengah tantangan dan dinamika geopolitik global.
Penegasan ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Konferensi Pers Transformasi Budaya Kerja Nasional & Kebijakan Energi yang digelar di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3) waktu setempat.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, menurut Bahlil, Pemerintah memutuskan tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Artinya, harga Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) tetap sama seperti saat ini.
Sedangkan untuk Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) atau BBM nonsubsidi, pembahasannya masih dilakukan bersama Badan Usaha Niaga BBM.
“Pemerintah, atas arahan Bapak Presiden, dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat (tetap), masih memakai harga sekarang. Untuk BBM yang nonsubsidi, sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain, sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai,” jelasnya.
Bahlil mengajak masyarakat untuk ikut mendukung upaya pemerintah dengan menggunakan energi secara wajar dan bijak, termasuk dalam konsumsi BBM.
“Stabilitas ini tidak bisa dijaga sendiri okeh pemerintah. Perlu dukungan dan kerja sama seluruh masyarakat dengan menggunakan BBM secara bijak. Kita ikut menjaga ketersediaan energi tetap aman dan merata untuk semua,” jelas Bahlil.
Sejalan dengan itu, Pemerintah memberlakukan efisiensi penggunaan energi melalui pembelian wajar, atau pembatasan pembelian JBKP (Pertalite subsidi) maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Pembatasan ini juga berlaku untuk pembelian JBT (solar subsidi) bagi mobil pribadi, sementara untuk kendaraan umum penumpang dan barang tidak ada perubahan.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa penerapan program mandatori Biodiesel 50 persen (B50), campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar, pada tahun ini bakal menciptakan surplus stok gasoil di dalam negeri. Kementerian ESDM juga akan mempercepat kajian kebijakan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan harga energi dunia yang bergerak cepat, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas).
Tinggalkan Balasan