Jakarta, Petrominer – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi’ Munawar menyebutnya sebagai keanehan terhadap rencana Pemerintah yang hendak mengimpor Liquied Natural Gas (LNG) dari Singapura.
Malahan, jika kebijakan ini sampai terjadi, Rofi’ menyatakan bahwa road map pengembangan gas nasional semakin tidak jelas. Karenanya perlu dilakukan audit neraca gas nasional yang komprehensif agar angka proyeksi kebutuhan sesuai dengan kemampuan produksi gas domestik.
“Rasanya aneh kita harus mengimpor LNG dari Singapura, karena secara faktual mereka tidak punya ladang gas,” ujarnya ketika dihubungi, Kamis (24/8).
Rofi’ menduga, impor tersebut dipastikan bukan transaksi yang langsung dari produsen utama tapi melalui perantara atau trader. Tawaran Singapura secara harga mungkin efisien hingga ke titik serah, namun jika sudah ke titik distribusi bisa melonjak.
Anggota legislator asal Jawa Timur ini menilai rencana Pemerintah untuk impor sebagai langkah yang tergesa-gesa dan malas melakukan terobosan. Alasannya, selama ini pemanfaatan gas nasional belum optimal.
Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yakni minimnya infrastruktur gas nasional, dan ini menjadi salah satu penghambat utama dari masih rendahnya pemanfaatan gas domestik. Walaupun alokasi gas domestik terus meningkat dari tahun ke tahun, namun alokasi gas dari Pemerintah untuk domestik masih belum cukup. Ironisnya, justru gas selama ini di ekspor dengan harga yang rendah dan kontrak yang panjang.
Menurutnya, tren kenaikan lifting gas harusnya bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk mengatur tata kelola dan tata niaga gas yang lebih efisien, bukan kemudian secara terburu-buru mengambil langkah impor. Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah menetapkan angka lifting gas nasional 1.150 barrel oil eqilaven per day (bopd) pada Anggaran Penerimaan Belanja Negara Perubahan (APBN P) 2017 dan telah menetapkan target mencapai 1.200 bopd untuk RAPBN tahun 2018.
“Kita menyadari gas adalah energi tak terbarukan yang suatu saat bisa habis tak tersisa. Tapi dari apa yang ada saat ini saja belum bisa termanfaatkan dengan optimal. Pemerintah perlu melakukan langkah segera terhadap proyek-proyek pengembangan lapangan gas (project supply dan potential supply) yang ada saat ini maupun di masa yang akan datang,” tegasnya.
Rofi’ menegaskan, Pemerintah perlu memiliki strategi dalam mendistribusikan gas, mengingat selama ini lapangan gas berada di daerah-daerah yang berjauhan dan terpencil. Untuk itu diperlukan upaya yang sistematis dalam menyalurkan gas dari lokasi pasokan ke daerah-daerah yang membutuhkan.
“Karena itu, impor sejatinya bukan jalan keluar untuk mengatasi kebutuhan gas nasional. Aneh, kalau sampai impor!” tegasnya.
Sebagai informasi, pemerintah pada tahun 2015 telah menyelesaikan penyusunan peta jalan (roadmap) infrastruktur gas hingga tahun 2030. Dalam peta jalan itu, pemerintah menargetkan pembangunan kilang LNG, CNG dan wilayah jaringan distribusi. Tak hanya itu, pemerintah juga rencananya akan menambah panjang jaringan pipa, dan terminal regasifikasi LNG, SPBG, hingga jaringan gas untuk rumah tangga.
Tinggalkan Balasan