Jakarta, Petrominer — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, telah melakukan lawatan ke Houston, Amerika Serikat, 24-26 Juni 2017 lalu. Itu dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan investasi perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi (migas) Amerika Serikat.
Dalam kunjungan kerja itu, Jonan bertemu dengan pimpinan Conoco-Phillip, Chevron, dan Exxon. Selain itu, Menteri ESDM juga bertemu dengan para pimpinan Freeport McMoran, sebagai upaya mempercepat perundingan mengenai masa depan pengelolaan tambang di Papua.
“Selain mendorong meningkatkan investasi dengan adanya peluang-peluang yang terbuka karena adanya kebijakan baru, kunjungan ini juga dimaksudkan untuk membahas berbagai isu yang berkaitan dengan operasi perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia dan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi,” ungkap Jonan, Senin (31/7).
Dia menjelaskan, dalam pertemuan dengan ConocoPhillips, pihaknya menyampaikan agar ConocoPhillips segera mengajukan proposal lengkap jika berminat melanjutkan pengelolaan Blok South jambi, yang akan berakhir 2020. ConocoPhillips pun menyambut positif dan akan memberikan tanggapan secepatnya.
Terkait lamanya kesepakatan kontrak jual beli gas antara Conocophillips dengan PGN yang terkatung-katung sejak tahun 2013, Jonan menyatakan akan segera mengumpulkan pihak terkait dan mengambil keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak.
Sementara pembicaraan dengan Chevron, Jonan mengatakan pertemuan itu membahas rencana produksi lapangan Gendalo-Gehem yang akan mulai tahun 2022. Produksi lapangan ini rencananya akan diolah di fasilitas pengolahan terapung (Floating Processing Unit/FPU) Jangkrik yang dioperasikan Eni.
“Kami minta SKK segera berkoordinasi dengan Chevron dan Eni mengenai rencana pengolahan pasca tahun 2029, mengingat FPU Jangkrik akan mencapai kapasitas pengolahan maksimal pada tahun 2029, dan dikhawatirkan gas dari Chevron tidak tertampung,” jelas Jonan.
Kepada Exxon, Jonan menyarankan untuk meningkatkan produksi lapangan Banyu Urip hingga 300.000 barel per hari, juga agar dapat berpartisipasi di sektor hilir migas. Exxon juga disarankan untuk investasi di hilir migas, termasuk membuka SPBU dan pengembangan aromatika. Pihak Exxon pun menanggapi positif hal itu.
Teknologi Hulu Migas
Selain bertemu dengan para pimpinan perusahaan migas, Jonan juga bertemu dengan beberapa pimpinan perusahaan jasa migas, yakni Baker Hughes General Electric (BHGE) dan Schlumberger. Ini juga membahas tentang peningkatakan kesempatan investasi di Indonesia.
“Kami bertemu juga dengan pimpinan Baker Hughes General Electric (BHGE) dan Schlumberger untuk membahas peningkatan kesempatan investasi di Indonesia,” ujar Jonan yang dalam kunjungan kerja tersebut didampingi tim dari KBRI Washington, KJRI Houston, KJRI San Fransisco, Kementerian Hukum dan HAM serta SKK Migas.
Saat bertemu BHGE, menurut Jonan, mereka menawarkan teknologi hulu migas antara lain pengurangan cost drilling, dengan memanfatkan teknologi digital (IntelliStream) untuk membantu Enhanced Oil Recovery (EOR) di beberapa sumur minyak yang sudah tua. BHGE juga menawarkan teknologi barge power plant untuk pulau-pulau dengan rasio elektrifikasi yang masih rendah seperti Papua.
“Selain itu, kita juga tawarkan BHGE untuk turut serta dalam pengembangan panasbumi di Indonesia, dan mereka menyambut positif tawaran itu,” lanjutnya.
Tawaran peningkatan investasi di Indonesia juga ditanggapi positif oleh petinggi Schlumberger. “Saat bertemu Schlumberger, mereka menyatakan niatnya berinvestasi hingga USD 5 miliar, dalam kegiatan multiclient seismic di perairan timur Indonesia, pembuatan pusat data nasional dan kerja sama dengan K3S untuk mengelola lapangan migas. Ini akan segera ditindaklanjuti unit terkait,” kata Jonan.
Freeport
Pada akhir kunjungan tersebut, Jonan bertemu dengan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson. Dalam pembicaraan dengan Freeport McMoran, perkembangan perundingan berjalan positif. Dari empat topik perundingan, pihak Freeport telah menyepakati pembangunan fasilitas pengolahan-pemurnian/smelter dan kelanjutan operasi.
Sebagaimana diketahui, PT Freeport Indonesia (PTFI) telah telah menyepakati bentuk landasan hukum hubungan kerja Pemerintah dan PTFI adalah bentuk IUPK bukan lagi KK. Sementara untuk pembangunan smelter, PTFI sepakat untuk membangun smelter dan selesai dalam 5 tahun atau paling lambat awal tahun 2022.
“Terkait hal-hal yang belum diselesaikan, secepatnya akan dilakukan pembahasan tripartit antara PTFI, Menteri Keuangan dan Menteri ESDM guna mengambil keputusan,” jelas Jonan.
Tinggalkan Balasan