Perundingan Freeport, Pemprov Papua Dukung Pemerintah Pusat

Jayapura, Petrominer — Pemerintah Provinsi Papua menyatakan mendukung kebijakan yang akan dan telah diambil Pemerintah Pusat terkait negoisasi antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Tidak hanya itu, Pemprov Papua juga minta dilibatkan dalam membahas masa depan operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

Dukungan dan permintaan tersebut disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe, ketika bertemu dengan Tim Negosiasi Pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Teguh Pamudji, Kamis (9/3). Pertemuan itu dilakukan di Jayapura untuk membahas kelanjutan negosiasi antara Pemerintah dengan PTFI.

“Pertemuan ini secara umum menjelaskan kebijakan Pemerintah yang tetap konsisten dengan kebijakan hilirisasi mineral. Pemerintah juga tetap ingin menjaga agar kegiatan sosial dan ekonomi di Papua saat ini tetap berjalan kondusif,” ungkap Teguh.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PTFI tertanggal 10 Februari 2017. Pemerintah juga telah menerbitkan rekomendasi ekspor PTFI pada 17 Februari 2017.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Bambang Gatot Aryono, yang ikut dalam rapat tersebut menyatakan bahwa saat ini Pemerintah terus menyelesaikan hal-hal yang terkait stabilisasi investasi. Jika PTFI tidak mau menerima perubahan statusnya menjadi IUPK, perusahaan itu dipersilahkan kembali ke Kontrak Karya (KK). Namun tidak bias ekspor konsentrat.

“Apabila setelah 6 bulan PTFI tidak bisa menerima IUPK, silakan kembali ke Kontrak Karya, tapi tidak bisa ekspor konsentrat,” ujar Bambang.

Sikap Pemerintah ini mendapat dukungan dari Pemprov Papua. Seperti disampaikan Gubernur Lukas dalam pertemuan tersebut.

“Kami dukung kebijakan Pemerintah Pusat ini dan kami minta Pemerintah tegas kepada PTFI,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Papua juga minta agar diikutkan dalam membahas masa depan operasi PTFI, dan aspirasi yang telah disampaikan kepada Pemerintah tetap diupayakan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Minerba menjelaskan bahwa aspirasi tersebut sebagian besar telah diakomodasi dalam progres negosiasi yang dilaksanakan Pemerintah.