Jakarta, Petrominer – Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, terutama pada pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBN maupun APBD. Upaya strategis ini diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air.
Presiden Joko Widodo mengusulkan pengoptimalan penggunaan produk dalam negeri dihubungkan dengan kenaikan tunjangan kinerja (tukin). Kalau sudah masuk ke tukin, pasti semuanya akan semangat.
“Ini akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri,” tegas Presiden pada pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri 2023, Rabu (15/3).
Jokowi pun mengingatkan, apabila nanti sudah terhubung dengan tukin, mestinya harus ada sanksinya juga.
“Kalau masih coba-coba untuk beli produk impor dari uang APBN atau APBD, sanksinya tolong dirumuskan Pak Menko, biar kita semua bekerja dengan reward and punishment,” tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa kebijakan pembelian produk dalam negeri seperti ini tidak hanya ada di Indonesia. Amerika Serikat juga telah melakukan hal yang sama, dengan mengumumkan prioritas pembelian produk dalam negeri pada belanja pemerintah.
“Kuncinya adalah kedisiplinan implementasi dalam merealisasikan anggaran. Dahulu hanya 50 ribu produk yang masuk e-Katalog. Saat ini sudah ada 3,4 juta produk dalam negeri yang masuk e-Katalog. Ini dalam waktu yang sangat singkat setahun lebih sedikit,” ungkapnya.
Kepala Negara pun mengingatkan kepada seluruh instansi pengguna anggaran negara dan daerah, karena sudah banyak produk lokal yang masuk ke dalam e-Katalog, jangan dibiarkan saja tetapi harus dibeli. Kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, semuanya harus melihat e-Katalog dan beli.
Tahun 2023 ini, Pemerintah menargetkan realisasi belanja produk dalam negeri 95 persen atau senilai Rp 1.171 triliun. Dengan begitu, 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus dibelikan produk-produk dalam negeri.
Sasaran tersebut harus bisa direalisasikan karena untuk mendukung industri dalam negeri, termasuk sektor UMKM. Sehingga mereka bisa semakin hidup dan berkembang.
“Nggak usah jauh-jauh cari investor kalau ini bisa berjalan. Investor itu bagus juga sebagai bonus, tetapi dengan kita membeli produk-produk dalam negeri, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik,” paparnya.
Menurut Jokowi, saat ini banyak industri di dalam negeri yang sudah mampu menghasilkan produk-produk berkualitas dan berdaya saing global, seperti seragam militer, senjata, dan sepatu.
“Kalau senjata, peluru, kita ini sudah bisa (produksi), apalagi hanya sepatu,” tuturnya.
Pada kesempatan sama, Presiden Jokowi memberikan Penghargaan P3DN kepada pengguna produk dalam negeri terbaik dengan anggaran terbesar kepada empat pemenang, yaitu untuk kategori kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kategori Pemerintah Provinsi diserahkan kepada Provinsi DKI Jakarta, kategori Pemerintah Kota/Kabupaten dierahkan kepada Kota Bekasi, serta kategori BUMN diserhakan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Selain itu, juga terdapat kategori produsen yang penyerahan penghargaannya akan dilakukan pada Penutupan Business Matching. Pada kategori produsen, yang akan menerima penghargaan adalah industri besar, industri menengah, dan industri kecil dalam negeri.
Tinggalkan Balasan