Singapura, Petrominer — Studi terbaru Asia Research & Engagement (ARE) menunjukan bahwa mendanai teknologi transisi berbasis energi fosil seperti co-firing batubara dan amonia akan berdampak negatif terhadap upaya menurunkan emisi. Malahan, pendanaan terhadap proyek-proyek tersebut justru berpotensi menghambat tercapainya target net zero emission (NZE) di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.
Studi oleh think tank asal Singapura ini dituangkan dalam laporan bertajuk “Banking on Transition Technologies” yang melakukan tinjauan terhadap dua panduan pembiayaan transisi di Asia, yakni “Asia Transition Finance Guidelines” dan “Technology List and Perspective for Transition Finance in Asia”. Dalam tinjauannya, ARE menemukan kedua panduan tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan energi Jepang yang mendorong penggunaan carbon capture, utilization and storage (CCUS) dan co-firing amonia di sektor energi.
Menurutnya, kedua panduan itu tidak menjelaskan apakah negara-negara ASEAN akan mendapatkan keuntungan lebih jika berinvestasi pada energi terbarukan, dan bahkan memberi definisi pembiayaan transisi (transition finance) yang kurang tepat, dengan mencampur teknologi energi kotor dan hijau menjadi satu. Panduan yang disusun oleh ATF Study Group dan ERIA ini dianggap bisa mengganggu proses transisi energi di Asia Tenggara.
“Bank-bank di Asia memiliki peran krusial dalam memberikan pembiayaan yang diperlukan nasabah untuk melakukan transisi ke model bisnis berkelanjutan dan mencapai target nol emisi pada 2050. Perbankan harus dapat menilai jalur teknologi nasabah masing-masing dengan teliti, membangun standar underwriting untuk setiap teknologi, dan mengevaluasi sesuai konteks rencana dekarbonisasi negara nasabah,” ujar Director dari Transisi Energi ARE, Kurt Mertzger, Jum’at (3/3).
Jika dibandingkan dengan Jepang, negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam dapat lebih mudah mengakomodasi penambahan kapasitas energi terbarukan. Studi ARE merujuk pada data dari International Energy Agency (IEA) yang menunjukan bahwa kapasitas energi terbarukan ASEAN akan meningkat hingga 65 persen atau lebih pada periode tahun 2021-2026. Interkonektivitas sistem ketenagalistrikan dan membiayai grid untuk tambahan kapasitas energi terbarukan seharusnya lebih menarik secara ekonomi untuk dilakukan oleh bank-bank di kawasan Asia Tenggara.
Disebutkan bahwa berinvestasi dalam energi terbarukan di ASEAN adalah opsi yang layak. Hal yang sama masih belum terlihat jika perbankan memberikan investasi untuk teknologi yang direkomendasikan oleh kedua panduan tersebut.
Apalagi, sejumlah pihak masih mempertanyakan kelayakan komersial, efektivitas, dan daya saing dari teknologi transisi tersebut. Misalnya, pengurangan emisi dengan teknologi carbon capture, utilization and storage (CCUS) yang masih belum terbukti sukses karena sebagian besar proyek CCUS dalam kurun tiga dekade terakhir berujung gagal.
Hal yang sama juga terlihat pada teknologi co-firing amonia yang saat ini masih berada pada tahap prototype. Hingga kini, co-firing belum terbukti dapat menurunkan emisi.
Analisis oleh Bloomberg New Energy Finance (BNEF) menunjukan, co-firing dengan amonia lebih polutif. Alasannya, program ini mengeluarkan lebih dari dua kali lipat emisi yang diproyeksikan untuk pembangkit listrik dalam skenario NZE tahun 2050 milik IEA.
Laporan Transition Zero menunjukan bahwa melakukan co-firing hanya dengan 20 persen amonia abu-abu termurah sudah dua kali lipat lebih mahal dibandingkan harga batu bara. Harganya pun akan lebih tinggi jika menggunakan amonia biru dan hijau.
Industri perbankan di Asia Tenggara yang ingin mencapai target NZE akan menghadapi hasil negatif jika mengikuti kedua panduan tersebut dan membiayai teknologi transisi. Oleh karena itu, bank-bank di Asia Tenggara disarankan membangun standar underwriting masing-masing untuk membiayai teknologi transisi, dengan menyesuaikan konteks kebijakan di negara masing-masing.
“Konsekuensi buruk untuk ekonomi Asia Tenggara jika tidak mencapai target nol emisi pada 2050 sudah diilustrasikan di berbagai macam studi dan analisis. Oleh karena itu, bank perlu memberikan penilaian jangka panjang terkait jalur teknologi nasabahnya dalam pedoman underwriting mereka,” ujar Mertzger.
Tinggalkan Balasan