Jakarta, Petrominer – Investasi di daerah disarankan untuk memperhatikan keseimbangan ekonomi dan lingkungan agar bisa mencapai target pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon. Pasalnya, daerah yang mampu menerapkan prinsip keberlanjutan akan memperoleh manfaat akses atas insentif melalui peningkatan daya saing.
Menurut Koordinator Konsorsium Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, Herman Suparman, kinerja perekonomian suatu daerah harus sejalan dengan perhatian terhadap kelestarian lingkungan. Kinerja ini juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sosial, ekonomi dan tata kelola secara integral dalam kerangka pembangunan inklusif.
“Dalam rangka mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah telah memiliki instrumen strategis berupa kebijakan dan program peningkatan daya saing (sustainable competitiveness),” ujar Herman saat melakukan soft-launching Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB), Rabu (20/7).
Dia menjelaskan, program Daya Saing Daerah Berkelanjutan ini dirancang sebagai kolaborasi multipihak untuk mendorong percepatan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon di daerah. Beberapa parameter dalam indeks ini termasuk ke dalam Panduan Investasi Lestari (Sustainable Investment Guidance/SIG).
Ke depan, IDSDB diharapkan dapat berlaku sebagai salah satu landasan dalam pola pembangunan nasional dan daerah. Indek ini juga bisa menjadi acuan insentif publik dan non-publik bagi daerah yang telah lebih maju dalam praktik keberlanjutan dan pembangunan rendah karbon.
“IDSDB sifatnya non-self assessment atau daerah tidak menilai dirinya sendiri. Sementara proses penyusunan desain riset, hingga penyusunan indikator dan pemeringkatan melibatkan multipihak,” ujar Herman.
Para pengusung konsorsium ini terdiri atas Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Terra Komunika, dan Kinara Indonesia. Didukung oleh Komite pengarah IDSDB dan para ahli yang terdiri atas unsur pemerintah (Sekretariat SDGs Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan Ombudsman RI), Asosiasi Pemerintah Daerah (APKASI), akademisi dan lembaga riset (Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Prasetya Mulya, APINDO Institute), serta mitra pembangunan (Lingkar Temu Kabupaten Lestari, ANGIN, FITRA, Traction Energi Asia, CDP, SMI).
Tinggalkan Balasan