Madina, Petrominer – PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), selaku penanggung jawab proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) Sorik Marapi di Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menyambut baik hasil investigasi terkait dugaan paparan gas H2S dari uji sumur AAE-05 pada 6 Maret 2022. Investigasi tersebut dilakukan oleh tim gabungan Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Head of Corporate Affairs SMGP, Yani Siskartika, menyampaikan bahwa hasil investigasi oleh tim gabungan menyatakan tidak ada paparan gas H2S dari kegiatan uji alir sumur AAE-05 pada 6 Maret 2022. Hasil ini sejalan dengan penyelidikan internal SMGP yang menyimpulkan tidak ada kebocoran gas H2S selama pengujian sumur AAE-05 yang saat itu diduga mengakibatkan gangguan kesehatan pada masyarakat di Desa Sibanggor Julu.
“Pada 13 Mei 2022, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina mengadakan rapat pembahasan laporan hasil investigasi terhadap dugaan paparan gas H2S tersebut. Rapat digelar di Aula Kantor Bupati Madina, dipimpin oleh Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution,” ungkap Yani, Senin (16/5).
Menurutnya, rapat tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, Sekda Gozali Pulungan, Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis, Kapolres Madina AKBP Reza Chairul Akbar, Dandim 0212 Letkol Inf. Rooy Chandra Sihombing, Camat Puncak Sorik Marapi Ridwan Lubis, Kepala Desa Sibanggor Julu Awaluddin, Kajari Madina, DLH Madina, tokoh masyarakat desa Sibanggor Julu diwakili BPD, NNB dan perangkat desa serta tokoh pemuda. Sedangkan SMGP dihadiri oleh Wakil Kepala Teknik Panasbumi Ali Sahid.
“Dalam rapat tersebut, pembahasan hasil investigasi menjelaskan bahwa tidak ada paparan gas H2S dari kegiatan uji alir sumur AAE-05 pada 6 Maret 2022. Fokus utama dalam rapat juga pada rekomendasi yang diajukan Forkopimda terkait stabilitas sosial dan meminimalisir risiko operasional SMGP,” ujar Yani.
Dalam pertemuan itu, Ali Sahid menyampaikan rencana diskusi internal terkait rekomendasi dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Madina yang akan disesuaikan dengan rencana perusahaan.
“Terkait dengan 14 poin rekomendasi, kami akan mempelajari dan membahasnya secara internal perusahaan. Hal ini juga mempertimbangkan compliance atau kepatuhan terhadap peraturan yang ada, dan disesuaikan dengan rencana perusahaan karena beberapa hal sudah masuk rencana SMGP. Kami berharap bahwa masyarakat juga menerima serta mendukung program yang kami rencanakan,” paparnya.
Ali Sahid juga menegaskan, pihaknya berharap beberapa hal yang sejak awal sudah menjadi rencana program perusahaan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendengar saran dan masukan masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan.
Tinggalkan Balasan