Jakarta, Petrominer — Mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmy Radhi, meminta Presiden Joko Widodo mengubah mental para pejabat negara. Termasuk di antaranya yang memiliki mental terjajah.
“Sebagai wujud revolusi mental, Presiden harusnya memulai dari para pejabatnya, termasuk mereka yang memiliki inlander mentality, yaitu mengagung-agungkan bangsa asing atau bangsa londo,” kata Fahmy, Senin (27/2).
Menurutnya, mental terjajah sangat berbahaya, terlebih bila dimiliki seorang pejabat negara. Sebab, selain menganggap bangsa asing sangat superior, mental tersebut juga menafikkan kemampuan yang dimiliki bangsa sendiri.
“Akibatnya, akan menutup peluang dan kesempatan kepada putra-putra bangsa untuk berkarya, karena lebih mengutamakan bangsa asing,” tegas Fahmy.
Dia memberi contoh pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebagai mental terjajah. Dalam sebuah diskusi tentang Blok Masela di Jakarta akhir pekan lalu, , Bambang dengan gamblang mengatakan bahwa negara tak akan sanggup menggarap blok-blok migas sendiri lewat PT Pertamina (Persero).
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESMD) Jero Wacik dulu juga suka begitu. Padahal, jika itu terjadi terus-menerus dan tidak pernah dihentikan, maka sampai kapan pun Indonesia tidak akan berdaulat secara energi, kata Fahmy.
Pemikiran seperti itu memang keliru. Sebab, dilihat dari berbagai aspek, Pertamina sangat mampu mengelola blok migas, bahkan termasuk melakukan eksplorasi migas yang memiliki risiko tinggi. “Baik dari segi sumber daya manusia (SDM), teknologi, maupun permodalan, , tak ada yang perlu diragukan,” paparnya.
Pertamina bahkan memiliki prestasi yang baik. Ketika mereka mengambil alih Blok Madura dari Conoco Philips, dua tahun kemudian produksi blok tersebut meningkat tajam.
Tidak hanya di dalam negeri, Pertamina juga bepengalaman ketika mengambil alih perusahaan migas Prancis, Maurel & Prom. Dan yang menarik, ketika menggarap sumur atau ladang minyak di luar negeri, secara tidak langsung Pertamina juga menyerap teknologi yang mutakhir.
Dari sanalah Fahmy membandingkan Pertamina dengan Petronas. Menurutnya, perusahaan migas asal Malaysia tersebut bisa menjadi pemain kelas dunia karena Pemerintah-nya memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk mengelola blok migas di negeri sendiri.
“Petronas bisa maju dan disegani, karena di sana tidak ada pemimpin bermental terjajah,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Koordinator Indonesia Energy Watch (IEW) Adnan Rarasina. Dia menyesalkan mental inlander yang dimiliki para pejabat, termasuk terkait pengelolaan migas.
“Dengan meragukan kemampuan BUMN, sama artinya mengerdilkan peran mereka. Akibatnya, bangsa ini tidak akan pernah menjadi tuan rumah di negeri sendiri atas pengelolaan sektor tersebut,” ujar Adnan.
Dia juga menyebutnya sebagai sangat aneh. Saat negara lain berusaha menjadikannya National Oil Company (NOC)-nya besar dan kuat, namun di Indonesia justru dikebiri oleh pejabatnya sendiri. “Presiden harus mengevaluasi pejabat seperti itu,” tegasnya Adnan.
Menurut Adnan, sesuai Pasal 33 UUD 1945, Pemerintah seharusnya mengembalikan kedaulatan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Salah satunya, dengan memberikan kepercayaan yang lebih luas kepada BUMN dalam mengelola sumber daya minyak dan gas bumi (migas) dan secara perlahan mengurangi porsi untuk kontraktor asing.
“Bukan berarti anti asing. Namun dalam penguasaan tersebut, Pertamina bisa juga menggandeng mitra luar negeri, dengan pengendalian tetap berada di bawah Pertamina,” paparnya.
Tinggalkan Balasan