Jakarta, Petrominer — Rencana pemerintah membentuk holding BUMN energi berdampak sangat baik bagi kedaulatan energi nasional. Selain bisa meningkatkan efisiensi, juga membuat kemampuan holding bisa lebih besar.
Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, pembentukan holding bias membuat efisiensi jauh meningkat. Betapa tidak, karena dengan holding akan ada penyatuan infrastruktur antara PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Selain itu, dari sisi penugasan pemerintah, dengan adanya lembaga baru nanti, tentu penugasan akan lebih sederhana dan ini pun membuat jauh lebih efisien.
“Jadi, positifnya sangat banyak. Salah satunya adalah persoalan open access. Jika selama ini selalu bermasalah, maka dengan adanya holding, persoalan itu akan selesai,” kata Komaidi, Minggu (5/6).
Sementara dari sisi investasi, dia menilai bahwa dengan holding maka kemampuan investasi jauh lebih besar. Pasalnya, penggabungan aset akan bisa dimonetisasi, artinya bisa menjadi agunan atau jaminan untuk penerbitan obligasi jika ingin melakukan pembiayaan.
Itu sebabnya Komaidi menyatakan tidak heran jika saham PGN mengalami rebound ketika pemerintah menggulirkan rencana pembentukan holding BUMN energi. Hal ini terjadi, karena para investor melihat bahwa rencana tersebut memang sangat positif. Apalagi, perencanaan itu dilakukan langsung oleh Kementerian BUMN, sehingga investor semakin mendapat jaminan dari pemerintah.
“Tren saham tersebut juga terjadi di berbagai negara. Karena penyatuan perusahaan akan menjadikan lebih efisien,” lanjutnya.
Dalam konteks itulah Komaidi mengajak semua pihak untuk menyambut baik respons positif tadi. Tidak hanya pemerintah yang harus menyambut baik, namun juga Pertamina dan PGN.
Sebelumnya, pakar energi dari UGM Fahmy Radhi juga mengatakan bahwa di tengah persaingan industri migas yang semakin ketat, pembentukan holding BUMN energi di Indonesia memang menjadi urgen.
Fahmy menegaskan, pembentukan holding diyakini dapat mendorong bisnis holding BUMN energi menjadi lebih kompetitif, dapat memperkuat struktur aset dan modal, serta menjadi lebih efisien.
“Saya setuju holding energi dibentuk. Karena dalam kondisi harga minyak yang selalu menurun, ini memang perlu ditata kembali. Saya setuju, karena bisa mendorong efisiensi akan mendorong akumulasi modal, danakan lebih kompetitif. Ini memang suatu kebutuhan,” katanya.
Itu sebabnya, Fahmy memberi apresiasi kepada Presiden Jokowi dalam rapat terbatas tentang pembentukan holding di semua BUMN. Begitu pula dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, yang merespons dengan cepat pernyataan Presiden.
Fahmy juga setuju jika Pertamina menjadi National Oil Company (NOC). Menurutnya, setiap negara memang seharusnya memiliki satu NOC. Keberadaan NOC ini penting sebagai representatif. Misalnya untuk melakukan tender di luar negeri, maka yang berperan adalah NOC. Begitu pula ketika akan menjual minyak atau gas ke luar negeri, maka NOC bisa berperan.
“Jadi saya setuju. Saya sangat mendukung. Karena hal itu nanti bisa dikordinasikan di dalam holding,” kata Fahmy.
Sementara terkait usulan pembentukan National Gas Company (NGC), Fahmy juga setuju. Namun menurutnya tidak saat ini. Karena saat ini, sebaiknya memang hanya NOC saja.
Alasannya, saat ini UU yang ada meliputi minyak dan gas bumi, maka sebaiknya fokus hanya pada NOC dahulu.
“Kami di UGM juga pernah membahas masalah NGC. Tapi kesimpulannya jangan sekarang. Sekarang benahi dulu. NGC perlu tapi tidak sekarang,” katanya.
Tinggalkan Balasan