Jakarta, Petrominer – SKK Migas minta PT Chevron Pacifik Indonesia (CPI) menyelesaikan kewajibannya kepada vendor yang kontraknya akan berakhir. Ini untuk memastikan agar alih pengelolaan blok Rokan dari CPI ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada Agustus 2021 nanti berjalan dengan baik.
Untuk mengawal proses tersebut, SKK Migas dan CPI mengadakan Sosialisasi Proses dan Penutupan Kontrak & Purchase Order dalam masa transisi blok Rokan yang diadakan secara daring dan dihadiri oleh vendor lokal yang berkontrak dengan CPI, Kamis (10/6). Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan proses dan prosedur penutupan kontrak, termasuk penyelesaian kontrak, demobilisasi, transisi kontrak, dan proses penagihan dan pembayaran.
“Proses sosialisasi seperti ini perlu dilakukan untuk memastikan agar alih kelola wilayah kerja tidak meninggalkan masalah kontrak di kemudian hari. Hak dan kewajiban dari vendor lokal harus diselesaikan sehingga kedepannya tidak akan terjadi klaim ataupun dispute,” kata Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya, Erwin Suryadi.
Sementara VP Procurement & Contrat, Sigit Pratopo, mengatakan CPI telah meminta kepada seluruh vendor untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tetap mengacu kepada tanggal yang dipersyaratkan dalam service order/work order. Untuk proses demobilisasi, wajib dilakukan terhadap semua kontrak dan harus dilaksanakan sebelum 8 Agustus 2021.
Penyedia barang/jasa harus menyiapkan kelengkapan dokumen dan laporan penyelesaian untuk menunjang proses penagihan. Setelah tanggal 8 Agustus 2021 nanti, CPI hanya dapat memproses aktifitas yang tidak dapat dipercepat seperti proses pembayaran, pengembalian performance bond dan verifikasi TKDN.
Dalam rangka meningkatkan peran usaha lokal di blok Rokan, CPI memiliki program Local Business Development (LBD) yang dilaksanakan sejak tahun 2001. Untuk mempertahakannya, SKK Migas bersama dengan CPI dan PHR telah mengadakan sosialisasi bersama pada tanggal 12 April 2021 lalu kepada vendor LBD.
Dalam sosialisasi tersebut, PHR berkomitmen untuk melanjutkan dan terus mengembangkan program LBD di wilayah blok Rokan.
Walaupun nantinya akan dikelola oleh PHR, program LBD yang sudah dilaksanakan oleh CPI terus dilakukan sebagaimana program pemberdayaan yang sudah diarahkan oleh pemerintah.
Program LBD yang diluncurkan oleh CPI telah memberikan lapangan pekerjaan bagi vendor lokal tidak hanya di blok Rokan, namun juga di Kalimantan Timur, dan Jawa Barat di mana CPI beroperasi. Program LBD telah memberikan lebih dari 7.800 kontrak untuk perusahaan daerah dan menciptakan hampir 52.000 pekerjaan yang bernilai lebih dari US$ 120 juta dalam bentuk barang/jasa dari para mitra LBD. Program ini juga telah memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat Riau sebesar 40 persen.
Tinggalkan Balasan