Jakarta, Petrominer – Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto, menilai alasan Pemerintah tidak menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) di saat harga minyak dunia anjlok tidak logis dan terkesan mengada-ada.
Sebaliknya, Mulyanto menegaskan bahwa semua data dan logika yang dipakai Pemerintah untuk mempertahankan harga BBM justru malah menjadi fakta yang mendukung perlunya penyesuaian harga jual BBM tersebut.
“Di tengah wabah Covid-19 ini, mestinya rakyat tidak dibebani dengan harga BBM yang tinggi. Apalagi kalau itu digunakan untuk ‘mensubsidi’ Pertamina,” tegas Angggota Komisi VII DPR itu, Rabu (13/5).
Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR minggu lalu, Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan beberapa alasan kenapa Pemerintah tidak menurunkan harga BBM. Salah satunya adalah margin (selisih) harga minyak mentah dunia dengan harga jual BBM sangat minim dan dinamis, sehingga sangat berisiko jika harus dilakukan penyesuaian tarif. Menteri juga memaparkan bahwa di antara negara ASEAN, harga minyak Indonesia relatif murah. Untuk itu, Pemerintah memilih sikap “wait and see” untuk menyesuaikan harga BBM.
Namun, Mulyanto meyakini sebenarnya ada alasan lain yang dipakai Pemerintah untuk mempertahankan harga BBM. Namun alasan itu tidak dibuka secara transparan dalam rapat kerja tersebut.
“Kita sayangkan sikap Pemerintah yang tetap tidak mau menurunkan harga BBM. Padahal itu merupakan keputusan raker Komisi VII dengan Menteri ESDM pekan lalu,” ungkapnya.
Menurut Mulyanto, dengan asumsi harga minyak dunia sekitar US$ 30 per barel (asumsi APBN US$ 63 per barel) dan nilai kurs dolar sekitar Rp 14.900 per US$, maka keuntungan Pertamina diperkirakan dapat mencapai belasan triliun rupiah per bulan.
“Harusnya angka itu cukup untuk menjadikan harga BBM jauh lebih murah,” tegasnya.
Sekarang ini, ungkap Mulyanto, masyarakat banyak yang bertanya kemana larinya selisih keuntungan besar Pertamina tersebut. Bila Pemerintah tidak segera merespons pertanyaan publik ini secara transparan dan mudah dimengerti, maka akan menimbulkan kekecewaan dan suudzhon publik, seolah Pemerintah dikendalikan oleh mafia minyak.
Sebelumnya, dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VII DPR, Direktur Utama Pertamina menjelaskan bahwa marjin keuntungan BBM tersebut digunakan untuk membeli crude oil domestik yang harganya lebih mahal dari minyak dunia, biaya pengoperasian tambang dan kilang di hulu, serta biaya operasional lainnya.
Dari keterangan itu, jelasnya, sudah sangat jelas bahwa marjin harga yang seharusnya dinikmati rakyat, berupa murahnya harga BBM, tertahan untuk menutupi keperluan operasional Pertamina. Jadi memang tidak keliru juga kalau dikatakan, bahwa dengan harga BBM yang masih tinggi ini, rakyat tengah mensubsidi operasional Pertamina.
“Ini tentu tidak adil. Di tengah penderitaan wabah Covid-19 ini, masyarakat justru dibebani harga BBM yang tinggi untuk ‘mensubsidi’ Pertamina,” tegas Mulyanto.
Tinggalkan Balasan