Jakarta, Petrominer – RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Pertamina (Persero) telah memutuskan pencopotan Ellia Massa Manik selaku Direktur Utama dan mengangkat Direktur SDM Nicke Widyawati sebagai Plt Dirut. Bersamaan dengan itu, muncul isu bahwa Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir sedang digadang-gadang untuk menjadi Dirut Pertamina definitif.
Menanggapi isu tersebut, Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Pekerja Pertamina (eSPeKaPe), Binsar Effendi Hutabarat, langsung menyampaikan sikap menolak jika Sofyan Basir didapuk menjadi Dirut Pertamina. Alasannya, Sofyan Basir sedang terkait dengan sebuah kasus tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sudah pasti kami selaku stakeholders Pertamina karena telah ikut membangun, membesarkan dan memajukan perusahaan tak akan sudi Pertamina dipimpin oleh Sofyan Basir yang sekarang menjabat Dirut PLN,” kata Binsar Effendi dalam pernyataan tertulis yang diterima Petrominer, Sabtu (21/4).
Dia mengaku terus mencermati sejak KPK sudah masuk gelar perkara pada awal Pebruari 2018 dan setelah pada 25 Januari 2018 Sofyan Basir diperiksa KPK sebagai saksi. Kasus dugaan mega korupsi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 130 triliun itu akibat kejahatan mark-up proyek sewa 5 kapal turbin apung milik Kapowership Zeynep Sultan dari Turki yang disewa untuk 5 tahun sejak tahun 2015 sampai 2020. Kerugian negara dalam kasus ini bisa mencapai Rp 18,7 trilliun.
“Jelas melibatkan Sofyan Basir yang selalu menetapkan kontraknya,” papar Binsar Effendi.
Dugaan korupsi mark-up proyek PLTD tersebut telah berakibat kurang bagi bagi kondisi laba PLN tahun 2017, yang merosot hingga Rp 17 triliun. Ini disebutnya sebagai fakta jika langkah-langkah yang ditempuh Sofyan Basir selaku Dirut PLN tidak mencerminkan semangat Presiden Jokowi dalam melakukan efesiensi keuangan negara.
Pemborosan atas sewa 5 kapal apung asal Turki itu bisa mencapai Rp 7,9 triliun perunitnya. “Jika kelakuan yang seperti ini kemudian dipakai jadi Dirut Pertamina, jelas sangat membahayakan. Program kebijakan Presiden Jokowi dalam menetapkan harga BBM sama di seluruh pelosok tanah-air bisa terganjal bahkan bisa jadi gagal. Tentu kami, eSPeKaPe wajib menyuarakan penolakan dan memungkinkan untuk menyurati Presiden Jokowi tentang hal ini,” tegasnya.
Bisa saja eSPeKaPe menyampaikan saran kembali kepada Presiden Jokowi agar memenuhi usulan terdahulu untuk menggantikan Dwi Sutjipto selaku Dirut Pertamina kepada Iwan Ratman, yang siap menawarkan sistem kontrol serta komitmennya atas manipulasi dan mafia migas.
“Akan menyampaikan saran kepada Bapak Presiden Jokowi agar berkenan memilih Iwan Ratman untuk menjadi Dirut Pertamina pengganti Ellia Massa Manik. Ketimbang Bapak Presiden memilih Sofyan Basir yang akan bisa merongrong kemajuan Pertamina,” ujar Binsar Effendi.
Tinggalkan Balasan