Jakarta, Petrominer – Satya W Yudha resmi dipindahtugaskan ke Komisi I DPR RI untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi bidang Poltik, Pertahanan dan Keamanan (Polkam). Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII, yang membidangi energi, ristek dan lingkungan hidup.
Meski sudah tidak membidangi urusan lingkungan hidup, Satya menyatakan tetap akan mengawal implementasi Paris Agreement di mana Indonesia punya peran aktif pasca COP-21 Paris.
“Saya melanjutkan misi mengawal implementasi Paris Agreement dalam penurunan emisi karbon yang juga berkesinambungan dengan tupoksi Komisi I dalam aspek hubungan internasional, karena menyangkut komitmen Indonesia di kancah global melalui NDC (Nationally Determined Contribution),” paparnya usai ditetapkan menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR menggantikan Meutya Viada Hafidz, Rabu siang (4/4).
Pelantikan dilakukan oleh Wakil Ketua DPR bidang Polkam, Fadli Zon dan dihadiri pimpinan Komisi I lainnya. Sedangkan Meutya Hafidz tetap ditugaskan sebagai Anggota Komisi I.
Satya juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi mensukseskan tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) angka 7 dan 13 meliputi isu energi baru dan perubahan iklim. Di Komisi I, menurutnya, isu SDGs masih sangat relevan untuk dikawal.
“Bahkan lebih luas lagi substansinya karena melibatkan banyak negara (multilateral) dan menguatkan posisi Indonesia,” jelas Satya.
Mengenai tugas barunya, dia menegaskan bahwa soliditas Komisi I DPR yang selama ini berjalan harmonis diharapkan tetap terjalin dengan baik meskipun terjadi perubahan pimpinan. Performa kerja Komisi yang membidangi politik pertahanan dan keamanan, hubungan internasional serta komunikasi dan informasi tersebut harus ditingkatkan hingga periode jabatan tahun 2019 berakhir.
“Soliditas Komisi I harus tetap terjaga. Meskipun pimpinan baru di Komisi I, saya akan mengikuti ritme kerja yang selama ini berjalan baik bersama mitra-mitra kerja. Komisi I menjadi tugas baru saya, tapi banyak anggota Komisi I ternyata juga alumni Komisi VII, sehingga memudahkan saya untuk bekerjasama,” papar Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR ini.
Tinggalkan Balasan