Presiden Joko Widodo usai melakukan penanaman Kelapa Sawit secara simbolis di Serdang Bedagai, Senin (27/11). Ini merupakan bagian dari program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Sumatera Utara yang mencakup luas seluas 9.109,29 ha. (Petrominer/Sony)

Serdang Bedagai, Petrominer – Pemerintah komitmen untuk memeratakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di seluruh Indonesia. Setelah diluncurkan perdana di Sumatera Selatan pada 13 Oktober 2017 lalu, Sumatera Utara menjadi provinsi kedua dari program PSR ini.

Di Provinsi Sumut, Pemerintah meremajakan kebun sawit rakyat seluas 9.109,29 hektar (ha). Luasan tersebut tersebar di 12 kabupaten, yakni Serdang Bedagai, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Deli Serdang, dan Tapanuli Tengah.

“Peremajaan Sawit Rakyat di Sumatera Utara sudah sangat mendesak. Dari total 470.000 ha sawit perkebunan rakyat, seluas 350.000 ha telah berusia tua, sehingga produktivitasnya menjadi rendah yaitu kurang dari 10 ton/Tandan Buah Segar/tahun dan tidak dapat menikmati hasil yang baik,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Peremajaan Sawit Rakyat di Sumatera Utara, Senin (27/11).

Darmin menerangkan, dari total luas perkebunan kelapa sawit 11,9 juta ha, sekitar 41 persen atau 4,6 juta ha merupakan kebun kelapa sawit rakyat.

Berdasarkan data perkebunan, kebun kelapa sawit rakyat yang dikelola oleh 2,3 juta kepala keluarga (KK) memiliki beberapa kekurangan. Mulai dari umur tanaman yang sudah lebih dari 25 tahun, produktivitas yang rendah, penggunaan bibit yang buruk, lahan yang tidak jelas status hukumnya, serta Agriculture Practice yang tidak baik.

“Tugas besar untuk meremajakan kelapa sawit seluas 4,6 juta hektar ini harus dilakukan secara bersama-sama. Apabila 4,6 juta dibagi dengan 25 tahun, maka setiap tahun kita harus meremajakan 185.000 hektar,” papar Darmin.

Pemerintah optimistis total lahan seluas 9.109,29 ha yang diajukan mendapatkan dana bantuan peremajaan sawit rakyat tersebut tidak masuk kawasan hutan atau masuk lahan APL (Area Penggunaan Lain).

Namun, Menko Perekonomian juga menyadari bahwa peremajaan kelapa sawit bukanlah suatu hal yang mudah meskipun dana untuk melakukan kegiatan peremajaan telah tersedia. Umtuk itu, menurutnya, semua pihak perlu bekerjasama secara terintegrasi untuk mempercepat proses pemenuhan ketentuan administratif, dengan melibatkan Pemerintah Daerah (pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit dan perbankan, serta pelaku usaha kelapa sawit baik swasta maupun BUMN.

Rencana yang terintegrasi tersebut membutuhkan data yang komprehensif dan valid melalui verifikasi Pemerintah Daerah dan Kementerian Pertanian. Adapun desain program PSR ini yaitu berupa BPDP Kelapa Sawit akan memberikan hibah sebesar Rp 25 juta/ha yang disalurkan melalui perbankan yang ditunjuk.

Kekurangan dana di luar dana bantuan dari BPDP Kelapa Sawit tersebut dapat dipenuhi dengan pinjaman komersil dari bank dan atau tabungan pekebun, maupun fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunga sebelumnya 9 persen menjadi 7 persen per tahun dengan grace period selama 5 (lima) tahun untuk KUR Khusus Peremajaan Perkebunan. KUR khusus ini akan mulai berlaku per 1 Januari 2018.

Offtake Hasil Panen

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution. (Petrominer/Sony)

“Kita juga jangan hanya memperhatikan ketersediaan bibit, tapi juga harus ada kepastian offtake hasil panen oleh perusahaan,” pesan Menko Perekonomian.

Karena itulah, Kelompok Tani/Koperasi/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa perusahaan kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit berfungsi sebagai mitra usaha (off-taker) dan melakukan pembinaan dalam melakukan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Perusahaan tersebut antara lain: (1) PTPN II, (2) PTPN III, (3) PTPN IV, (4) PT Siringo-ringo, (5) PT Asian Agri, (6) PT Nubika Jaya, (7) PT Socfindo, dan (8) PT Paya Pinang.

PSR juga diharapkan sudah mengikuti prinsip kriteria Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk mendapatkan sertifikasi ISPO sehingga sawit rakyat dapat diperdagangkan secara global dan menikmati hasil yang baik.

 

Emas Hijau

Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya pengelolaan kelapa sawit. Pasalnya, kelapa sawit merupakan komoditas strategis bagi Indonesia.

“Kelapa Sawit disebut sebagai emas hijau bagi negara kita, sebab Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Itu artinya kita juga harus kerja keras untuk menjadi yang terdepan dalam pengelolaan, termasuk dalam hal peremajaan seperti ini,” teran Presiden.

Sebagai rangkaian acara, ada pemberian bantuan dana peremajaan kelapa sawit, penyerahan benih kelapa sawit unggul, pemberian benih jagung sebagai tanaman tumpang sari, penyerahan sertifikat tanah atau lahan, dan launching skema KUR khusus peremajaan kelapa sawit.

Selain itu, juga ada penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Ini merupakan landasan kerjasama dan koordinasi lintas sektor antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Tujuannya adalah untuk mendorong pencapaian target sertifikasi tanah dan mempermudah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tersebut untuk mengakses permodalan. Serta penanaman kelapa sawit secara simbolis oleh Presiden bersama para Menteri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here