PT Pertamina (Persero) akan menjadi induk perusahaan (holding) dari Holding BUMN Bidang Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Jakarta, Petrominer – Aparat penegak hukum didesak untuk segera membongkar tuntas kasus korupsi Dana Pensiun PT Pertamina (Persero). Pasalnya, saat ini ditengarai terdapat upaya-upaya pemetiesan kasus tersebut dan menjadikan mantan Presdir Dana Pensiun Pertamina M. Helmi Kamal Lubis sebagai satu-satunya pihak yang diseret ke pengadilan.

Menurut Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi, ada kesan Kejaksaan Agung sengaja menutupi perkembangan kasus tersebut. Biasanya, Kejagung selalu memberi keterangan pers terkait perkembangan suatu kasus. Namun untuk kasus Dana Pensiun ini, informasi tersebut mandek setelah Helmi disidangkan.

“Kasus ini harus dibongkar tuntas! Saat ini ada kesan Kejaksaan Agung sengaja mempetieskan dan menutup-nutupi perkembangan kasus tersebut. Biasanya, Kejagung selalu memberi keterangan pers terkait perkembangan suatu kasus. Namun untuk kasus Dana Pensiun ini, ternyata informasi tersebut mandek setelah Helmi disidangkan. Sangat aneh!” kata Uchok, Kamis (5/10).

Menurutnya, tidak mungkin kasus tersebut berdiri sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Apalagi, modus dugaan korupsi yang dilakukan adalah dengan melakukan pembelian saham kepada beberapa perusahaan, termasuk PT Sugih Energy Tbk, yang ditengarai dimiliki mantan menteri yang juga mantan Komisaris Pertamina.

“Penyidikan kasus tersebut tidak boleh berhenti pada mantan Presdir Dana Pensiun Pertamina. Semua pihak harus diusut, termasuk dugaan keterlibatan Sugih Energy dan juga pemiliknya,” tegas Uchok.

Guna pengembangan kasus itulah, dia mendesak Kejagung untuk menelusuri hingga ke akar, termasuk harta kekayaan dan aliran dana yang terjadi. Dalam hal ini, Kejagung bisa bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“PT Sugih dan pemiliknya juga harus disidik. Apakah Dana Pensiun untung atau rugi dalam hal pembelian saham perusahaan tersebut. Semua harus tuntas,” lanjutnya.

Sementara itu, pengamat politik senior Arbi Sanit menilai, kasus semacam ini memang sering terjadi. Sangat banyak upaya menutup atau menunda pembongkaran kasus korupsi. Dan biasanya, hal itu dilakukan melalui kekuasaan yang lebih tinggi, dalam hal ini kekuasaan hukum.

“Itu metode klasik. Mereka terkena intervensi kekuatan politik atau money politik. Apalagi, diduga terdapat nama mantan menteri sekaligus mantan komisaris Pertamina. Dia kan punya link dan geng politik,” kata Arbi.

Itulah sebabnya Arbi meminta publik dan media massa untuk meningkatkan meningkatkan pengawasan. Pasalnya, tidak ada jaminan hakim jujur, termasuk dalam kasus ini.

“Bagaimanapun kasus ini harus dibongkar sampai ke akar. Karena itu adalah dana publik yang disalahgunakan untuk kepentingan golongan dan pribadi,” lanjutnya.

Pengembangan dugaan kasus korupsi Dana Pensiun Pertamina memang terkesan macet. Sejak Kejagung melimpahkan kasus tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, pertengahan Juni 2017 lalu, hingga sekarang tak ada keterangan mengenai perkembangan kasus tersebut.

Dalam kasus itu, Helmi diduga mengkorupsi pengelolaan dana pensiun yang merugikan keuangan negara sampai Rp 1,4 triliun. Dia diduga menggunakan dana pensiun untuk membeli saham tak “liquid”. Di antaranya, Sugih Energy. Total saham dibeli sebanyak 2.004.843.140 lembar saham tanpa melakukan kajian dan tidak mengikuti prosedur pembelian saham.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here