Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah didesak melakukan berbagai cara untuk meningkatkan investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) serta industri penunjangnya. Pasalnya, sektor ini memiliki peran penting dalam menggerakkan investasi nasional, di mana realisasi investasi hulu migas selama periode 2010-2017 berkisar antara 20-40 persen terhadap total realisasi investasi nasional.

Upaya keras itu perlu dilakukan karena selama 10 tahun terakhir ini nilai investasi eksplorasi dan penilaian lapangan migas mengalami pasang surut. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa negara lainnya, Karena itu, tidak heran jika Brasil dan Meksiko sangat agresif dalam membenahi iklim investasi di hulu migas.

“Berdasarkan data Wood Mackenzie, Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami penurunan investasi terbesar di sektor hulu migas,” ujar Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, dalam sebuah acara diskusi dengan media, Rabu (4/4).

Dalam diskusi itu, yang mengusung tema “Mendongkrak Daya Saing Global demi Kontribusi Maksimal Industri Migas Nasional,” Komaidi mengakui kecenderungan penurunan produksi migas dari tahun ke tahun dalam dekade terakhir ini. Ini terjadi karena banyak investor menahan diri untuk menambah investasinya, terutama pada kegiatan eksplorasi atau pencarian cadangan migas baru.

“Salah satu masalah mendasar yang membuat investor menahan diri untuk menambah investasi adalah realisasi kebijakan yang belum terwujud secara komprehensif, masih bersifat sektoral dan belum mampu memberi peluang untuk mencapai keekonomian dalam operasional industri migas di Indonesia,” jelasnya.

Padahal, tegas Komaidi, di industri hulu migas investasi tersebut berdampak secara luas termasuk melalui rantai suplai domestik yang panjang. Pembenahan mata rantai birokrasi mulai dari proses eksplorasi, produksi hingga ke distribusi produk untuk konsumsi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan inefisiensi di sektor migas Indonesia.

“Upaya memangkas birokrasi memang mulai dilakukan pemerintah, dengan penyederhanaan perizinan maupun dengan program perizinan satu pintu. Bahkan beragam aturan direvisi maupun aturan baru diterbitkan demi menggairahkan industri hulu migas nasional. Namun di sisi lain aturan-aturan tersebut masih belum memberi kejelasan terkait pelaksanaan teknisnya maupun memenuhi ekspektasi pelaku usaha” paparnya.

Komaidi mengakui pemangkasan birokrasi dan penerbitan aturan baru yang belum lama ini dilakukan Pmerintah sudah bagus. Namun langkah itu dinilai belum memberi kejelasan bagi dunia usaha. Aturan baru, menurutnya, harus bisa memberi kepastian hukum dan fiskal serta birokrasi yang sederhana.

“Bukan sesuatu yang haram apabila Pemerintah melakukan penyesuaian atau bahkan mencabut aturan yang baru saja berlaku. Contohnya aturan tentang gross split. Ini seharusnya dijadikan sebagai pilihan bukan kewajiban,” tegas Komaidi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here