Dirjen EBTKE Rida Mulyana melakukan peninjauan langsung ke rig usai meresmikan penajakan sumur ekspolitasi pertama (sumur RD-I) proyek panas bumi Rantau Dedap, Sabtu (4/8).

Lahat, Petrominer – Proyek panas bumi Rantau Dedap di Sumatera Selatan telah memasuki tahap eksploitasi. Pemerintah diperkirakan bakal mendapat tambahan penerimaan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar US$ 106,87 juta untuk masa eksploitasi tersebut. Tidak hanya itu, Pemerintah pusat dan daerah juga bakalan mendapat pemanfaatan dan sejumlah pendapatan lainnya.

“Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan persetujuan kepada PT Supreme Energy Rantau Dedap untuk memasuki tahap eksploitasi, melalui surat Menteri ESDM Nomor 2224/31/MEM.E/2018 tanggal 9 Maret 2018,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana, di sela-sela acara peresmian penajakan sumur eksploitasi panas bumi Rantau Dedap, Sabtu (4/8).

Menurut Rida, persetujuan itu diberikan dengan pertimbangan bahwa anak usaha PT Supreme Energy itu telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi (2010-2018), yang meliputi survei geosains, pembangunan infrastruktur, pengeboran 6 sumur eksplorasi dan uji sumur serta penyusunan dokumen studi kelayakan.

Sementara untuk kegiatan eksploitasi, pihak pengembang proyek panas bumi Rantau Dedap akan melakukan pengeboran 16 sumur lagi. Kegiatan tersebut dibarengi dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Rantau Dedap Tahap I dengan kapasitas 90,9 megawatt (MW) oleh konsorsium PT Rekayasa Industri dan Fuji Electric Co.

“Pengeboran sumur RD-I3 ini merupakan yang pertama dari 16 sumur bor eksploitasi (14 sumur produksi dan 2 sumur injeksi) dengan rata-rata kapasitas sebesar 7,8 MW per sumur,” jelasnya.

Menurut Rida, PLTP Rantau Dedap akan dikembangkan dalam 2 tahap dengan kapasitas keseluruhan sebesar 220 megawatt (MW). Tahap I sebesar 90,9 MW direncanakan akan commercial Operation date (COD) pada pertengahan tahun 2020. Sedangkan tahap 2 sebesar 134 MW ditargetkan akan COD tahun 2025.

“Setelah beroperasi, nantinya PLTP Rantau Dedap akan mampu melistriki lebih dari 130 ribu rumah. Selain itu pada tahap konstruksi, proyek ini akan menciptakan 1.200 lapangan kerja baru,” ujarnya.

Sementara mengenai manfaat dan pendapatan bagi negara, Rida menjelaskan bahwa proyek pembangkit panas bumi ini juga akan memberikan tambahan PNBP sebesar US$ 106,87 juta untuk masa eksploitasi. Tidak hanya itu, masih banyak manfaat dan pendapatan lainnya dari proyek tersebut. Di antaranya adalah total iuran eksplorasi sebesar US$ 626.460, total iuran tetap selama eksploitasi dan pemanfaatan (30 Tahun) sebesar US$ 4,25 juta, PNBP Iuran produksi/royalti dengan asumsi pembangkitan listrik 681,9 GWh per tahun sebesar US$ 85 juta selama masa eksploitasi dan pemanfaatan.

“Penerimaan negara ini belum termasuk penerimaan dari sektor pajak. Tidak hanya untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah pun akan mendaatkan manfaat dan pendapatan secara langsung. Bonus produksi untuk Kabupaten Muara Enim, Lahat dan Pagar Alam bisa mencapai sebesar US$ 17 juta selama masa produksi,” paparnya.

Lebih lanjut, Rida menjelaskan bahwa Supreme Energy Rantau Dedap telah mencapai financial close pada 23 Maret 2018 lalu dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Asian Development Bank (ADB), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) dan bank-bank komiersil internasional lainnya (Mizuho Bank, Ltd., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Banking Corporation). Adapun total biaya yang dibutuhkan untuk proyek ini sekitar US$ 700 juta. Selain itu, Supreme Energy juga telah mendapatkan penyesuaian harga jual listrik melalui amandemen Power Purchase Agreement (PPA) dengan PT PLN (Persero) pada 6 Nopember 2017, dari semula 8,86 cent US$/kWh menjadi sebesar 11,76 cent US$/kWh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here