Tim survei Ekspedisi Papua Terang selalu dihadapi kondisi jalan yang sangat buruk dalam perjalanan menuju lokasi desa yang dituju.

Jakarta, Petrominer – Proses pelistrikan Papua merupakan pekerjaan rumah besar PT PLN (Persero). Program yang dilaksanakan oleh Direktorat Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN ini untuk menyokong cita-cita Indonesia terang secara berkeadilan.

Menurut Direktur Bina Program Kelistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman S, untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100 persen di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2020 nanti, masih ada 414 desa dengan lebih kurang 78.000 rumah yang harus dilistriki.

Saat ini, RDB di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah mencapai 98,3 persen. Ini dicapai melalui kontribusi PLN (48,5 persen), program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Kementrian ESDM dan listrik swadaya inisiatif Pemerintah Daerah setempat.

Namun menghadirkan terang di seluruh bumi Papua bukanlah hal sederhana. Ada banyak tantangan dalam penugasan PLN di Indonesia Timur, khususnya Papua. menuju RDB 100 persen. Di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur karena sulitnya medan geografis, kerapatan hunian yang rendah, serta kompetensi sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan.

Beratnya medan jelajah di Papua dialami langsung oleh Farah Aida Ilmiatul Kulsum, Mahasiswa Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada, yang tahun lalu ikut dalam tim survei program “Ekspedisi Papua Terang 2018”.

Tim Farah, yang terdiri dari 3 mahasiswa plus tim PLN, melakukan survei di pedalaman Mimika, Timika. Untuk menuju lokasi tersebut, mereka harus menempuh perjalanan laut dengan kapal kecil selama 9 jam, menembus ombak besar yang sewaktu-waktu bisa membalikkan kapal.

Survei yang dilakukan meliputi penghitungan jumlah penduduk yang harus dilayani, pengukuran luas lahan dan bidang tanah sebagai lokasi penempatan instalasi listrik, serta kondisi medan jelajah.

Hasil survei tersebut menjadi dasar penentuan jenis sistem pembangkit listrik yang akan diterapkan. Daerah Timika, karena lokasinya di muara dan merupakan wilayah berawa-rawa, tidak memungkinkan dibangun instalasi permanen dari semen. Tim survei merekomendasikan penggunaan panel surya sebagai pembangkit listrik dengan skala lokal.

Ekspedisi Papua Terang merupakan langkah awal PLN membangun sistem kelistrikan di Papua. Melalui survei tersebut, PLN mendapatkan data berapa desa yang harus dilistriki, berapa jumlah penduduknya, bagaimana tingkat ekonominya, dan sumber energi apa yang potensial. Data dari hasil survei tersebut sekarang mulai dieksekusi melalui program lanjutan “1.000 Renewable Energy untuk Papua.”

Executive Vice President Operasi Regional Maluku Papua (OR-MP) PLN, Indradi Setiawan, menyebutkan bahwa hasil survei tim Ekspedisi Papua Terang menjadi pembuka peta tentang berapa kapasitas listrik yang diperlukan untuk Papua, serta program dan jenis pembangkit apa yang cocok untuk masing-masing lokasi. Dari sana pula, PLN bisa menghitung keperluan SDM yang akan mengelola, serta bagaimana menyiapkan pembangunan dan materialnya.

Indradi mendukung pernyataan yang disampaikan Farah. Menurutnya, untuk wilayah Papua yang jumlah penduduknya tidak besar dengan kerapatan hunian rendah karena terpencar di berbagai pelosok, memang tak mungkin dibangun infrastruktur kelistrikan berskala besar.

Dalam paparan, Indradi menjelaskan bahwa rencana pembangunan pembangkit listrik menuju rasio elektrifikasi 100 persen di provinsi Papua dan Papua Barat diperkirakan membutuhkan investasi lebih kurang Rp 1,9 triliun. Untuk pengembangan di wilayah timur Indonesia, PLN memang tidak berorientasi pada keuntungan bisnis semata.

Wilayah Kerja PLN di Papua dan Papua Barat mencakup 546.633 km2 dengan cakupan 3.749 pulau. Dari ribuan pulau itu, hanya 140 pulau yang berpenghuni. Dan PLN sudah melistriki 128 di antaranya dengan pembangunan transmisi sepanjang 218 kms untuk melengkapi gardu yang ada.

Ke-128 pulau itu dilayani dengan 108 sistem kelistrikan, di mana 18 di antaranya merupakan Sistem Kelistrikan Besar (>2MW) dan 90 sisanya masuk Sistem Kelistrikan Kecil dengan kapasitas kurang dari 2 MW. Total daya mampu dari 108 sistem kelistrikan itu mencapai 358.97MW, dengan beban puncak 285.45 MW.

“Dibandingkan dengan Jakarta, yang mencapai 20 ribu MW, angka ini sangatlah kecil,” ujar Indradi.

Tim survei Ekspedisi Papua Terang selalu dihadapi kondisi sarana penyeberangan sungai yang kurang memadai dalam perjalanan menuju lokasi desa yang dituju.

Suhu Politik

Kendala lain yang rawan adalah sensitivitas suhu politik setempat. Farah mengaku bisa merasakan atmosfer tersebut saat bertugas selama satu bulan di sana.

Permasalahan mikro dalam hal pasokan listrik yang belum bisa memenuhi kebutuhan lapangan bisa terseret menjadi masalah serius dalam rasa keadilan berbangsa. Untuk itu, perlu kearifan lokal dalam pendekatan kepada masyarakat untuk menjelaskan bahwa PLN tidak mungkin serempak melistriki semua daerah.

“Papua adalah bagian dari NKRI yang harus diperlakukan secara adil dan setara, agar masyarakatnya jangan terlalu ketinggalan dibandingkan dengan wilayah lain. Semoga pemerataan kelistrikan seluruh Indonesia dapat terselesaikan,” tegas Indradi.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here