Jakarta, Petrominer — Pelaksana tugas Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan terus berupaya mendorong efisiensi pada cost recovery. Kali ini dengan mematok anggaran untuk biaya pengganti produksi minyak dan gas bumi (migas) itu tidak lebih dari US$ 10,4 miliar.

Menurut Luhut, keuangan negara bisa dihemat, salah satunya dari cost recovery. ‎Selama ini, Pemerintah Indonesia selalu menerima setiap pengajuan cost recovery yang diajukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas.

“Selama ini kita terima saja, terus terang kita selama ini taking for guaranted saja,” kata Luhut, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (21/9).

Selanjutnya, dia meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak (SKK Migas) untuk melakukan perhitungan ulang komponen pembentukan cost recovery. Dengan begitu, bisa ditekan hingga di bawah US$ 10,4 miliar.

“Sekarang, di tahun ini kita tetapkan kita enggak mau ‎lari dari US$10,4 miliar. Saya sudah beritahu Pak Amien (Kepala SKK Migas), saya mau segini,” tutur Luhut.

SKK Migas pun diberi waktu dua mi‎nggu untuk mencari angka cost recovery yang tepat, tentunya dengan menggunakan konsultan. Jika tercapai target tersebut, maka akan menjadi prestasi bagi Pemerintah dalam mencapai efisiensi.

“Kalau itu kita capai baru prestasi. Kalau business as usual itu tidak prestasi. Caranya bagaimana, ada, saya sudah bilang kemarin sama tim. Coba cari konsultan yang bisa menurunkan cost recovery kita,” jelas Luhut.

Sebelumnya, SKK Migas mengusulkan cost recovery dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ‎(RAPBN) 2017 ke Badan Anggaran DPR sebesar US$ 11 miliar. Namun sayang, usulan tersebut dikembalikan untuk dirapatkan kembali dengan Komisi VII.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here