Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa.

Jakarta, Petrominer – Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam laporannya bertitel Indonesia Clean Energy Outlook (ICEO) 2020 mengindikasikan bahwa investasi di bidang energi baru dan terbarukan (EBT) Indonesia mengalami penurunan.

Sejak tahun 2015, realisasi investasi EBT terus menurun. Padahal target investasi tahunan terus mengalami koreksi dari target Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2015-2019. Bahkan target investasi EBT tahun 2019 yang sebesar US$ 1,8 miliar, hanya tercapai US$ 1,5 miliar.

Sepanjang 2015-2019 kapasitas pembangkit listrik EBT (on-grid dan off-grid) bertambah 1,6 giga watt (GW) atau 11 persen dari total tambahan kapasitas terpasang pembangkit sebesar 15,5 GW. Pencapaian ini jauh lebih rendah dari realisasi pada periode 2010-2014.

Pada 2020, Kementerian ESDM memasang target pembangkit EBT dapat bertambah 685 megawatt (MW). Angka ini jauh lebih tinggi dari realisasi penambahan kapasitas pembangkit EBT tahun 2019 sebesar 376 MW. Walaupun lebih tinggi namun sesungguhnya pertambahan kapasitas ini masih lebih rendah dibandingkan penambahan kapasitas pembangkit EBT yang ditargetkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Untuk memenuhi target RUEN, setiap tahun sejak tahun 2020, diperlukan penambahan kapasitas pembangkit EBT baru sebesar 4-5 GW.

Untuk dapat mencapai target tersebut, diperlukan investasi yang cukup, kesiapan atau kemauan off-taker dan ketersediaan proyek-proyek yang feasible. Off-taker terbesar adalah PT PLN (Persero) yang memasok 95 persen energi listrik di Indonesia.

Bagaimanakah status ketiga faktor ini di tahun 2020?

Pertama, sejauh ini Indonesia belum menjadi target utama investasi energi bersih bagi investor asing. Daya tarik investasi untuk EBT tergolong biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol. Beberapa faktor utama antara lain iklim investasi makro, kualitas kebijakan dan regulasi, rencana dan realisasi pembangunan EBT, serta ketersediaan pendanaan. Ada juga akses pada teknologi dan rantai pasok domestik yang memiliki daya tarik ang lebih rendah bagi investor asing dibandingkan negara-negara tetangga yang menjadi kompetitor Indonesia.

Investor berpandangan kebijakan dan regulasi tidak stabil, mudah berubah, kualitasnya rendah, dan ketidakjelasan dalam implementasinya. Hal-hal ini menyebabkan persepsi risiko investasi di sektor EBT sangat tinggi, yang berakibat pada meningkatnya cost of money untuk investasi proyek EBT di Indonesia.

Di tahun 2020 ini, investor sepertinya akan mencermati langkah pemerintah memperbaiki iklim investasi EBT. Perubahan kebijakan dan regulasi yang menghambat perkembangan EBT selama tiga tahun terakhir ini ditunggu oleh para pelaku usaha.

Rencana pemerintah menerbitkan aturan feed in tariff untuk pembangkit listrik EBT skala kecil dalam bentuk Peraturan Presiden menjadi angin segar bagi pelaku usaha swasta. Tapi feed in tariff saja mungkin tidak cukup, karena harga/tarif hanyalah sebagian dari hambatan pengembangan EBT.

Bagaimana Pemerintah melalui instrumen regulasi mengalokasikan risiko-risiko tarif, kebijakan, teknologi, evakuasi daya secara berimbang untuk PLN dan pengembang, dan proses bisnis yang transparan juga menjadi perhatian para investor, khususnya investor asing. Sentimen positif akan terjadi jika ada realisasi komitmen politik dan produk perundangan yang signifikan di tahun 2020 ini.

Kedua, PLN sebagai satu-satunya off-taker listrik swasta. Perkembangan EBT sangat dipengaruhi oleh visi, minat, perencanaan, lelang dan eksekusi dari BUMN ini. Beban pencapaian target EBT pun sebagian besar harus dipikul oleh PLN.

Untuk mencapai target 23 persen sesuai Perpres No. 22/2017, maka dalam lima tahun mendatang, minimal 75-80 persen penambahan pembangkit listrik baru harus berasal dari EBT. Pada prakteknya untuk dapat masuk ke dalam sistem ketenagalistrikan, maka proyek EBT harus masuk dalam perencanaan PLN, yaitu Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Pada RUPTL 2019-2028, PLN merencanakan menambah 16,7 GW pembangkit EBT, di mana 8 GW direncanakan pada kurun waktu 2019-2024. Untuk mencapai target RUEN, kapasitas pembangkit EBT harus ditambah menjadi 12-15 GW pada kurun waktu tersebut dan dilipatgandakan pada lima tahun berikutnya.

Konsekuensinya untuk dapat menampung kapasitas pembangkit EBT yang lebih besar, maka PLN perlu melakukan pengurangan kapasitas pembangkit-pembangkit thermal yang direncanakan atau yang telah dioperasikan 5-10 GW dalam lima tahun mendatang.

Ada perbedaan antara target Kementerian ESDM untuk penambahan kapasitas terpasang pembangkit EBT di tahun 2020 sebanyak 685 MW dengan RUPTL PLN sebesar 933 MW. Perbedaan ini merupakan sinyal bahwa ada persoalan dalam perencanaan kelistrikan dan koordinasi, khususnya untuk pembangkitan EBT.

Bagaimana perbedaan ini akan direkonsiliasi dalam RUPTL 2020-2029, yang kemungkinan akan terbit dalam beberapa waktu kedepan juga menjadi perhatian para investor dan pengembang.

Ketiga, ketersediaan proyek-proyek EBT yang bankable dan siap didanai merupakan salah satu faktor yang penting dalam memenuhi target penambahan kapasitas pembangkit listrik. Selama ini, ketersedian proyek-proyek pembangkit EBT yang bankable jumlahnya terbatas.

Berbeda dengan pembangkit thermal yang berkapasitas besar, pembangkit EBT kapasitasnya bervariasi dari skala di bawah 5 MW, 5-10 MW, 10-50 MW, dan di atas 50 MW. Misalkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang direncanakan mencapai 0,9 GW hingga tahun 2025 nanti, dapat terdiri dari 20-50 proyek dengan ukuran rata-rata 20-50 MW per proyek. Sementara Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang direncanakan 0,85 MW hingga tahun 2025, dapat terdiri dari 15-30 proyek dengan kapasitas 10-100 MW per proyek.

Jadi, prospek pengembangan EBT di tahun 2020 sebenarnya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini berkat adanya komitmen politik dari Presiden, langkah-langkah merevisi kebijakan dan regulasi harga EBT (feed in tariff) oleh Menteri ESDM, dan dukungan jajaran direksi PLN untuk mengembangkan EBT untuk mencapai target RUEN.

Meskipun demikian, aksi-aksi positif ini tidak serta merta langsung meningkatkan daya tarik investasi dan realisasi investasi pembangkit pada tahun 2020 ini. Apabila pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan di tahun ini, paling tidak untuk tiga aspek di atas, dampaknya baru akan terasa dua sampai tiga tahun mendatang. Hal ini ditandai dengan meningkatnya minat investor dan meningkatnya stok proyek-proyek pembangkit yang siap dikembangkan secara komersial.

Pemerintah harus melihat bahwa tahun 2020 adalah tahun untuk memulihkan kepercayaan investor dan tahun untuk memperkokoh fondasi bagi transformasi energi yang berkelanjutan. Kegagalan untuk melakukan perbaikan di tahun ini dapat berujung pada hilangnya momentum positif, hengkangnya investor asing, serta hilangnya kesempatan membangun sistem energi modern yang berkelanjutan dan kompetitif secara biaya dalam jangka panjang. Kalau ini terjadi, perlu waktu lama untuk membalik keadaan.

———————
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here