PLTS Atap di lingkungan kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Jakarta, Petrominer – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap akan mencapai 3,6 giga watt (GW) pada tahun 2025. Tentunya, ini akan memberikan dampak bagi negara dan juga PT PLN (Persero) selaku penyedia tunggal listrik di Indonesia.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana, menjelaskan bahwa kajian yang dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk pengembangan PLTS Atap sebesar 3,6 GW hingga tahun 2025 dengan nilai kWh ekspor sebesar 100 persen akan memberikan dampak positif terhadap negara. Salah satunya adalah konsumsi batubara dapat berkurang sebesar 2,98 juta ton pertahun.

“Pengurangan konsumsi batubara untuk kebutuhan domestik tersebut bisa menjadi tambahan ekspor;” ujar Dadan, Jum’at (27/8).

Kontribusi lainnya adalah berpotensi menyerap tenaga kerja sebanyak 121.500 orang, meningkatkan investasi sampai Rp 63,7 triliun untuk pembangunan fisik PLTS dan Rp 4,08 triliun untuk pengadaan kWh ekspor-impor, serta mendorong green product di sektor jasa dan industri.

“Pengembangan PLTS Atap juga berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 4,58 juta ton CO2e,” ungkapnya.

Namun, menurut Dadan, pengembangan PLTS Atap sebesar 3,6 GW diperkirakan akan mengurangi pendapatan PLN karena pelanggan PLTS Atap tidak lagi menggunakan listrik PLN 100 persen. Pelanggan PLN yang memasang PLTS Atap diperkirakan sekitar 1 juta dari total pelanggan PLN sebesar 78,6 juta pelanggan, atau hanya sekitar 1,3 persen.

Kajian Kementerian ESDM menunjukan, terdapat potensi berkurangnya pendapatan PLN sebesar Rp 5,7 triliun per tahun. Dengan rincian, 4,9 triliun per tahun adalah potensi kehilangan pendapatan PLN akibat adanya perubahan pemenuhan listrik pelanggan (± 4,58 GWh). Dan sebesar Rp 0,86 triliun per tahun merupakan potensi kerugian PLN akibat ekspor listrik PLTS Atap ke grid.

Sedangkan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menyebutkan kerugian real PLN hanya sebesar Rp 0,27 triliun. Hal ini apabila memperhatikan biaya pemeliharaan yang harus ditanggung oleh PLN dan komponen lainnya yang masuk dalam non-fuel cost (data BPP pembangkit PLN 2020) dimana persentasenya adalah 31 persen dari total pembentuk Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan. Adapun sisanya sebesar Rp 0,59 triliun adalah potensi kerugian apabila PLN tidak bisa menjual listrik tersebut kepada pelanggan lain.

Terkait dampaknya terhadap keuangan negara, Rida menyebutkan bahwa Kementerian ESDM telah melakukan dua kajian.

“Dalam kajian pertama, apabila perhitungannya menggunakan BPP unit cost bahan bakar dengan berkurangnya pemakaian bahan bakar dari batubara dengan data APBN 2020 perubahan kedua, menunjukan adanya penurunan terhadap subsidi dan kompensasi,” jelasnya.

Sedangkan dalam kajian kedua, dengan menggunakan PMK 170/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik dan PMK 174/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik, hasil menunjukan bahwa BPP mengalami kenaikan sebesar Rp 1,14 per kWh (0,08 persen), subsidi naik Rp 0,07 triliun (0,13 persen), dan kompensasi naik Rp 0,23 triliun (0,91 persen) dibandingkan nilai kWh ekspor PLTS Atap sebesar 65 persen.

“Meskipun dalam perhitungan tersebut total subsidi yang harus disiapkan oleh Pemerintah sebesar Rp 54,57 triliun, namun total yang akan dibayar oleh Pemerintah adalah Rp 54,34 triliun. Hal ini karena adanya pengurangan energi listrik yang dikonsumsi oleh pelanggan PLTS Atap, yang nilai penghematannya sebesar Rp 0,23 triliun,” papar Rida.

Peluang PLN

Dengan semakin massifnya pemanfaatan PLTS Atap, PLN dapat melakukan pengelolaan di sisi supply. Antara lain dengan melakukan pengaturan pola jam operasi pembangkit thermal dan hydro; menyediakan reserve margin yang cukup, menyiapkan pembangkit load follower, dan baterai/storage untuk mengimbangi intermitensi PLTS Atap; melakukan pemantauan dan evaluasi produksi energi listrik dari PLTS Atap; digitalisasi pembangkit, digitalisasi dispatch, digitalisasi transmisi, dan distribusi, serta smart meter sehingga dapat mengelola fluktuasi daya dari PLTS Atap dengan lebih baik.

Sementara di sisi demand, berbagai pengelolaan yang dapat dilakukan antara lain penyediaan sistem billing tagihan pemakaian listrik untuk mengakomodasi konsumen menggunakan PLTS Atap; melakukan demand creation dengan program-program seperti electrifying lifestyle (migrasi ke kompor induksi, kendaraan listrik, smart home) dan electrifying agriculture (migrasi dari mesin bakar ke mesin listrik) serta gencar melakukan akuisisi pembangkit captive di pabrik-pabrik.

Tidak hanya itu, peluang perluasan bisnis juga dapat dilakukan untuk menekan kerugian yang dialami. PLN bisa menyediakan jasa pemasangan dan pemeliharaan PLTS Atap dengan cicilan yang bundled dengan pembayaran tarif listrik kepada pelanggan; menawarkan listrik PLTS Atap kepada industri/komersial secara kontrak dengan tarif khusus untuk periode waktu tertentu; listrik dari PLTS Atap dijadikan bagian dari Renewable Energy Certificate (REC) atau tarif layanan khusus EBT yang ditawarkan kepada semua pelanggan, termasuk pemilik PLTU/PLTG/PLTGU; dan menjual nilai karbon dari pelanggan PLTS Atap selain pelanggan kategori industri dan bisnis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here